RagamWarta.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memutuskan 16 pulau yang diperebutkan Trenggalek dan Tulungagung untuk sementara tidak dimasukkan dalam wilayah administrasi kedua daerah.
Pulau-pulau tersebut kini ditempatkan langsung di bawah administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, usai rapat koordinasi di Jakarta, Selasa (24/6/2025).
“Kami menetapkan bahwa 16 pulau tersebut untuk sementara masuk dalam cakupan wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur,” ujar Tomsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keputusan ini diambil setelah Kemendagri menggelar rapat bersama sejumlah instansi terkait, antara lain Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bupati Trenggalek, Badan Informasi Geospasial, Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL, Direktorat Topografi TNI AD, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Menurut Tomsi, rapat tersebut membahas penataan wilayah terhadap pulau-pulau yang selama ini diklaim oleh kedua kabupaten.
“Materi rapatnya membahas atau berkaitan dengan penataan daripada 16 pulau yang masuk dalam wilayah Trenggalek dan Tulungagung,” jelasnya.
Kemendagri juga merencanakan rapat lanjutan pada awal Juli mendatang untuk memutuskan secara definitif status wilayah administrasi 16 pulau tersebut, apakah masuk ke Trenggalek atau Tulungagung.
“Insyaallah akan dilaksanakan pada awal Juli, yang akan dihadiri oleh tim pusat, Gubernur Jawa Timur, Ketua DPRD Jawa Timur, serta Bupati dan Ketua DPRD masing-masing dari Trenggalek dan Tulungagung,” imbuh Tomsi.
Diketahui, jumlah pulau yang disengketakan awalnya sebanyak 13. Namun setelah dilakukan telaah bersama oleh Kemendagri dan pemangku kepentingan lainnya, jumlahnya bertambah menjadi 16 karena ditemukan adanya kesamaan klaim dari kedua pihak.
“Pulau yang disengketakan selama ini itu 13. Setelah kami telaah bersama, terdapat kesamaan klaim baik dari Tulungagung maupun Trenggalek sehingga kami tata sekalian untuk 16 pulau tersebut,” ujarnya.
Meski tengah disengketakan, Tomsi menegaskan bahwa seluruh pulau tersebut tidak berpenghuni, sehingga tidak berdampak langsung pada kehidupan warga.
