RagamWarta.com – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau disingkat GMNI Trenggalek soroti masalah pendidikan saat menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Trenggalek, Rabu (13/5/2026).
Memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas tahun 2026 ini, GMNI Trenggalek menyoroti berbagai persoalan pendidikan yang dinilai masih terjadi di Kabupaten Trenggalek.
Mulai dari transparansi pembahasan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pemerataan sarana pendidikan, kesejahteraan guru, hingga kasus perundungan dan kekerasan terhadap anak.
Menurut Ketua DPC GMNI Trenggalek, Rian Pirmansyah bahwa persoalan pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
“Momentum Hardiknas ini kami gunakan untuk menyuarakan persoalan pendidikan yang sampai hari ini masih banyak terjadi. Menurut kami tidak ada kata terlambat untuk menyampaikan keresahan terkait dunia pendidikan,” ujarnya.
GMNI Trenggalek juga meminta agar pembahasan RUU Sisdiknas dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh.
Selain itu, mahasiswa menilai masih terdapat ketimpangan fasilitas pendidikan di sejumlah wilayah. Mereka juga menyoroti dugaan pungutan liar, kasus perundungan, hingga kekerasan terhadap anak yang dinilai belum mendapatkan penanganan maksimal.
Rian menyebut upaya perlindungan anak yang dilakukan pemerintah daerah seharusnya tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan korban di lapangan.
“Kami berharap ada pendampingan yang benar-benar menyentuh siswa, bukan sekadar kegiatan formalitas. Kami melihat masih ada upaya pemerintah yang sebatas seremonial,” katanya.
Dalam aksinya, GMNI Trenggalek juga mengklaim masih ada puluhan kasus kekerasan terhadap anak yang belum terselesaikan hingga saat ini. Karena itu, mereka mendorong adanya pengawasan dan langkah konkret dari pemerintah daerah maupun instansi terkait.
Tak hanya menyampaikan kritik, mahasiswa juga mengaku telah menyiapkan sejumlah gagasan untuk perbaikan sistem pendidikan di Trenggalek.
Mulai dari pencegahan perundungan, pemerataan pendidikan, hingga pengawasan terhadap kebijakan pendidikan daerah.
Mahasiswa bahkan memberi sinyal akan mengambil langkah lanjutan apabila tuntutan mereka tidak mendapatkan tindak lanjut dari DPRD Trenggalek.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Arik Sriwahyuni mengatakan pihaknya membuka ruang dialog lanjutan bersama mahasiswa untuk membahas tuntutan tersebut secara teknis pada pekan depan.
“Ada beberapa aspirasi yang disampaikan adik-adik GMNI dan kami sepakat akan membahasnya lebih teknis lagi pada pertemuan berikutnya,” ujar Arik.
Menurut Arik, salah satu persoalan yang menjadi perhatian DPRD adalah adanya sekolah dasar dengan jumlah guru lebih banyak dibandingkan jumlah muridnya. Ia menilai kondisi tersebut perlu segera dicari solusi terbaik.
“Kalau memang tidak memungkinkan berdiri sendiri, salah satu opsi yang bisa dilakukan adalah regrouping atau penggabungan sekolah dengan tetap menyesuaikan aturan yang berlaku,” pungkasnya.
