RAGAM WARTA– Dalam mewujudkan suatu pembangunan yang apik di suatu Daerah perlu adanya partisipatif semua pemangku kepentingan (stakeholders) agar komitmen yang terjalin bisa mencapai tujuan yang diharapkan.
Hal tersebut dituangkan dalam forum Musyawarah Daerah yang melibatkan berbagai lini, mulai dari penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), serta masyarakat, kaum rohaniwan, pemilik usaha, kelompok profesional, dan organisasi non-pemerintah.
Untuk itu, Kabupaten Trenggalek menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2023 di kampoeng MTS Agrowisata, Desa Karanganom Kecamatan Durenan, selasa (14/03/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam penjelasannya saat membuka Musrenbang tahun 2023, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, menyampaikan beberapa indikator yang ingin dipertanggungjawabkan setiap tahunnya bahkan untuk lima tahun kedepan.
Dijelaskan Mas Ipin, indeks pembangunan ekonomi inklusif angkanya mencapai target bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya. Yakni tahun 2021 di angka 3,65, namun di tahun 2022 meningkat menjadi 4,52.
“Jadi Kita patut bersyukur bahwa ekonomi masyarakat sudah mulai meningkat meskipun harus kita pacu lebih untuk tahun depan,” terangnya.
Dijelaskan Mas Ipin, sumbangan pendapatan perempuan di Kota tempe kripik menurutnya sangat sensitif, karena hal tersebut diukur dalam indeks pembangunan ekonomi inklusif.
Makanya, lanjut mas ipin, saya meminta program diberi kepada kelompok perempuan (Kepala rumah tangga perempuan) seperti mulai dari program 5000 pengusaha perempuan.
“Kalau nanti ada program hibah khusus untuk pendapatan perempuan harus diprioritaskan karena ini menjadi salah satu komposit yang cukup sensitif terhadap pembangunan ekonomi inklusif,” imbuhnya.
Ditambahkan Mas Ipin, penanganan kemiskinan ekstrem juga menjadi fokus untuk rencana program tahun 2024, mengingat hal tersebut merupakan instruksi dari Presiden.
“Jangan sampai anggaran kemiskinan ekstrem zonk sama sekali,” tegasnya di sela – sela memberikan pemaparan.
Diterangkannya, Kabupaten Trenggalek sendiri Kemiskinan ekstrem di angka 10560 jiwa, dimana kurang lebih ada sekitar 2500 KK yang menjadi fokus perhatian di tahun 2024 mendatang.
“Perbaikan data itu penting, karena harus terpilah mana yang KK laki mana yang KK Perempuan, Apakah tidak produktkf atau mempunyai penyakit kronis. Sehingga intervensi kita pun menjadi lebih kongkrit,” paparnya.
Selain Indeks pembangunan ekonomi inklusif, Mas Ipin berharap untuk tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 yakni melestarikan hidup dan mendekatkan pelayanan guna untuk mengejar Indeks Reformasi birokrasi.
“Kalau birokrat merasa sebagai pejabat dan tidak menjadi sel – sel aktif dalam melakukan pelayanan tentu Indeks Reformasi tidak akan bagus, tapi jika kita sering turun dan terus mengevaluasi tentu percepatan pelayanan akan menjadi lebih baik,” tutupnya.
