RagamWarta.com – Pemerintah Kabupaten Trenggalek kembali raih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Itu artinya Trenggalek berhasil mempertahankan predikat baik dalam hal laporan keuangan selama 8 kali sejak tahun 2016.
Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara menyampaikan rasa syukurnya atas kembalinya raih predikat WTP.
Menurut Syah, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Trenggalek tahun 2023 merupakan cerminan berkembangnya suatu daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Terima kasih dan Alhamdulillah kita berhasil mendapatkan WTP yang ke-8 kalinya secara berturut-turut,” ucap Wakil Bupati Trenggalek Syah Muhammad Natanegara, Kamis (2/5/2024).
Saat menerima predikat WTP yang diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK Jatim, Syah berharap Pemkab Trenggalek bisa menjadi pengelola keuangan yang handal dan akuntabel.
“Semoga kedepan tata kelola keuangan kita semakin baik, transparan dan akuntabel,” tambah pria yang pernah jadi anggota DPRD Trenggalek itu.
Hal yang sama juga diungkapkan Ketua DPRD Trenggalek Samsul Anam. Pihaknya berharap kedepannya Trenggalek lebih transparan dalam penyusunan APBD sekaligus pelaksanaannya.
“Semoga saudara bupati bisa memacu kinerja OPD-OPD, sehingga WTP nya bisa terus tercapai untuk Kabupaten Trenggalek di tahun yang akan datang,” ungkapnya saat dampingi Wakil Bupati menerima LHP LKPD.
Sementara itu Plt. Inspektur Kabupaten Trenggalek, Anik Suwarni, menambahkan bahwa upaya yang tidaklah mudah. Semoga melaksanakan pengelolaan keuangan yang semakin baik.
“Semakin sesuai dengan tata kelola yang benar. Kemudian menyiapkan segala sesuatunya mulai dari administrasi, perencanaan dan pelaksanaan sampai pada pelaporan,” terang Anik.
“Data-data sudah dipersiapkan sehingga semua sudah sesuai progres before dan after. Dengan begitu semakin kesini kita bisa melakukan kegiatan yang dilaksanakan dan dapat melaporkan sesuai dengan pelaksanaan dan tepat waktu,” lanjutnya.
Menurut penjelasan Anik, saat ini semua program harus selaras. Semua harus sesuai pakem dari RPJMD, dan RKPD. Dan yang paling penting adalah menyelaraskan seluruh kegiatan agar tetap sesuai dengan RPJMD.
“Kita ada suatu proses yang mensupport dan semakin mudah dalam menyelesaikan permasalahan. Jika ada temuan, kita bisa langsung selesaikan dengan cara berproses,” pungkasnya.
