RagamWarta.com – Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin yang juga menjabat sebagai Pjs. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menyampaikan harapan agar program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga mampu mengungkit kesejahteraan ekonomi daerah.
Hal itu ia sampaikan dalam rapat sosialisasi percepatan pelaksanaan MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Rabu (30/4/2025), yang diikuti secara daring dari Gedung Smart Center, Trenggalek.
Dalam rapat tersebut, Gus Ipin mengusulkan agar pelaksanaan MBG di daerah tidak diterapkan secara seragam, khususnya dalam pembentukan Satuan Pelayanan Bergizi (SPBG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai, kapasitas SPPG yang mencapai 3.000 porsi per hari membutuhkan modal besar dan belum tentu cocok untuk daerah seperti Trenggalek atau wilayah kepulauan.
“Saya ingin program MBG ini bisa betul-betul mengungkit kesejahteraan daerah. Di kabupaten yang secara ekonomi tidak seatraktif daerah lain, mencari mitra itu sangat sulit. Maka saya usul, MBG bisa diberikan penugasan ke TNI,” ujarnya.
Mas Ipin juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah melakukan efisiensi anggaran melalui refokusing untuk mendukung program ini.
Salah satunya dengan mengorbankan satu ruang kelas menjadi rumble belajar yang difungsikan sebagai dapur, sedangkan pembangunannya dibiayai dari APBD.
“Ke depan, kami ingin membangun kantin bergizi yang dikelola oleh yayasan berbadan hukum, yaitu komite sekolah. Karena komite ini terdiri dari wali murid, saya yakin lebih amanah,” jelasnya.
Ia menuturkan bahwa uji coba di sejumlah sekolah menunjukkan hasil positif. Kualitas makanan lebih baik, lebih hemat biaya transportasi, dan makanan tetap hangat saat sampai ke siswa.
Meskipun risiko kerusakan makanan relatif kecil, sekitar 0,5%, potensi viralnya kejadian seperti makanan basi bisa merusak capaian program.
“Saya mengusulkan agar SOP MBG tidak dikunci mati. Biarkan ada fleksibilitas karena ini masih proses pembelajaran pemerintah dalam mencari skema terbaik,” tegasnya.
Mas Ipin juga menawarkan solusi terkait pembiayaan cepat. Pemerintah Kabupaten Trenggalek, katanya, sudah memiliki kartu kredit pemerintah, sehingga pembayaran kepada vendor bisa dilakukan langsung, lalu diganti saat anggaran dari APBN atau APBD cair.
