RagamWarta.com – Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin, pimpin pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pembahasan kali ini melibatkan Dinas Sosial (Dinsos), BPBD, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Dalam rapat bersama Dinsos, Sukarodin menyoroti instrumen program bedah kamar lansia. Menurutnya, program ini dilatarbelakangi kepedulian terhadap warga lanjut usia yang hidup dalam kondisi kurang layak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau tua kita pasti ingin hidup enak. Untuk itu kita mesti ‘mikul duwur mendem jero’ terhadap masa sepuh kita. Ketika ada orang yang tidak mampu dan kamar tidurnya tidak layak, kan kasihan. Oleh karena itu ada program bedah kamar lansia,” ujarnya.
Ia menambahkan, kamar yang dibangun harus memenuhi kebutuhan lansia, seperti kamar mandi yang dekat, ruang ibadah yang memadai di dalam kamar, dan fasilitas lain yang mendukung kenyamanan.
Sementara itu, saat rapat dengan Disparbud, Komisi IV mendorong agar pada tahun depan anggaran untuk kesenian Tiban kembali dimasukkan. Sukarodin mengaku kecewa lantaran pada pelaksanaan Tiban bulan Agustus tahun ini, pemerintah hanya memberikan dukungan tempat tanpa anggaran.
“Tahun depan anggaran untuk Tiban harus dimunculkan. Antusiasme masyarakat luar biasa, apalagi Tiban ini melatih pemuda kita untuk sportif. Bahkan ada mitos bahwa Tiban juga bisa menjadi media atau ritual untuk meminta hujan,” ungkapnya.
Di bidang ketenagakerjaan, Sukarodin menilai perlu adanya penyelenggaraan job fair. Ia menyebut kegiatan ini menjadi sarana mempertemukan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan para pencari kerja, khususnya generasi muda.
“Job fair ini merupakan upaya pemerintah mengurangi angka pengangguran muda. Perlu difasilitasi agar perusahaan dan tenaga kerja profesional bisa bertemu,” jelasnya.
Terakhir, pembahasan dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyoroti banyaknya dokumen Letter C di desa yang mengalami kerusakan. Sukarodin meminta adanya kerja sama antara dinas dan pemerintah desa untuk menyelamatkan dokumen tersebut. (Adv)
