RagamWarta.com – Pemerintah Kabupaten Trenggalek bersama 37 pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur menandatangani kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri masing-masing daerah.
Penandatanganan kesepakatan yang dilakukan serentak di Dyandra Convention Center Surabaya pada Kamis (9/10/2025) itu dalam rangka penerapan restorative justice atau keadilan restoratif.
Kesepakatan tersebut menjadi dasar kolaborasi antara pemerintah daerah dan kejaksaan dalam penanganan tindak pidana yang diselesaikan dengan prinsip keadilan restoratif.
Yang mana beberapa perkara bisa diselesaikan di luar jalur pengadilan dengan menitikberatkan pada pemulihan, bukan pembalasan.
Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menyambut baik langkah ini. Menurutnya, tidak semua perkara hukum harus berujung di meja persidangan, terutama jika masih memungkinkan diselesaikan melalui jalur musyawarah dan pemulihan hubungan sosial.
“Restorative justice memberi ruang kemanusiaan dalam penegakan hukum. Tidak semua kasus harus disidangkan, apalagi jika pihak yang bersangkutan bisa berdamai dan memperbaiki kesalahan,” ujar Bupati yang akrab disapa Mas Ipin itu.
Ditempat yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dr. Kuntadi, mengungkapkan bahwa sejak penerapan restorative justice dimulai pada 2020, sudah ada ribuan perkara yang diselesaikan di luar persidangan.
“Artinya, ada ribuan perkara yang selama ini tidak pantas diselesaikan di forum persidangan,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam memastikan efektivitas penerapan keadilan restoratif.
Menurutnya, tanpa dukungan dari pemerintah daerah kesepakatan ini akan sulit berjalan optimal.
“Efektivitas restorative justice sangat tergantung pada tindak lanjut kepala daerah. Saya berharap para bupati menyiapkan paralegal atau pakar hukum nonlitigasi untuk mendampingi proses mediasi di daerah,” pesan Khofifah.
Selain kerja sama keadilan restoratif, pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama terkait kerja sama pembangunan daerah antara pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Kesepakatan itu bertujuan mensinergikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lintas daerah agar lebih efisien dan berkelanjutan.
