RagamWarta.com – Komisi III DPRD Trenggalek menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur akan menjadi prioritas utama dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Fokus utama diarahkan pada penanganan banjir di kawasan perkotaan yang kerap terjadi saat meningkatkannya intensitas hujan.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Wahyudi Anto usai rapat kerja bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau disingkat Bappeda, pada Senin (10/11/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapat tersebut membahas progres penyerapan anggaran Perubahan Anggaran Keuangan atau PAK tahun 2025 serta penyusunan program prioritas tahun 2026 mendatang.
“Untuk infrastruktur, Bappeda masih menyusun DED dari rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Salah satunya drainase perkotaan yang kita dorong karena kondisi hujan satu setengah jam saja bisa menyebabkan banjir,” ujar Wahyudi.
Selain membahas infrastruktur, rapat juga menyoroti capaian serapan anggaran 2025 yang dinilai masih perlu percepatan di beberapa sektor.
Meski begitu, Wahyudi memastikan kinerja keuangan daerah secara keseluruhan masih berada dalam jalur yang aman.
“Alhamdulillah, dari Bappeda sendiri untuk PAK ditargetkan selesai sampai akhir Desember 2025 nanti. Walaupun tadi kita mengkritisi ada poin-poin tertentu yang penyerapannya kecil, tapi secara keseluruhan tidak akan mempengaruhi penyerapan anggaran PAK 2025,” jelasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mengungkapkan adanya kendala teknis terkait pinjaman daerah dari pemerintah pusat senilai Rp56 miliar yang belum bisa dimanfaatkan karena perubahan sistem e-katalog versi 6.
“Pinjaman dari pusat yang kemarin diajukan di PAK itu sudah kita proses, tapi tidak bisa dimanfaatkan karena adanya perubahan sistem e-katalog versi 6 yang belum disosialisasikan ke kabupaten maupun provinsi,” imbuhnya.
Untuk tahun anggaran 2026, kapasitas pinjaman daerah Trenggalek diperkirakan mencapai Rp70 miliar.
“70 miliar itu bukan batas maksimal boleh meminjam, tapi disesuaikan dengan kemampuan kita untuk membayar pinjaman tersebut,” tambah Wahyudi.
Ia juga menegaskan, dukungan antara legislatif dan eksekutif dalam perencanaan pembangunan sudah berada di jalur yang sama.
“Dari Komisi III kita mendorong, dari Bappeda juga mensupport. Jadi klik, insyaallah bisa dilaksanakan di tahun 2026,” pungkasnya.
