RagamWarta.com – Gertak Trenggalek mendapat apresiasi dari Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, karena dinilai efektif dalam mendukung pemutakhiran data bansos berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Program yang digagas Pemerintah Kabupaten Trenggalek sejak 2016 tersebut menjadi salah satu upaya konkret dalam menghimpun dan memperbarui data kesejahteraan sosial secara langsung dari lapangan.
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin menyebut bahwa tantangan utama saat ini adalah mengintegrasikan data hasil program tersebut ke dalam sistem nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Yang sekarang jadi PR bagaimana data itu bisa terintegrasi dengan pusat, dalam hal ini melalui BPS,” ujarnya usai menjamu Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf di Pendopo Manggala Nugraha, Minggu (29/3/2026).
Menurutnya, Gertak Trenggalek tidak hanya berfungsi sebagai posko pengaduan, tetapi juga menjadi instrumen aktif dalam melakukan pemutakhiran data masyarakat secara berkala.
Gertak Trenggalek Jemput Bola Data untuk Hindari “Invisible People”
Melalui Posko Gertak, Pemkab Trenggalek mengoptimalkan peran desa dalam proses pendataan. Setiap desa diminta membentuk tim operator yang bertugas melakukan pembaruan data, termasuk memastikan warga benar-benar tercatat dalam sistem.
Di lapangan, masih ditemukan warga yang belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP, terutama dari kalangan lanjut usia.
Kondisi ini membuat mereka berisiko tidak masuk dalam data DTSEN dan berpotensi tidak menerima bantuan sosial.
Karena itu, Pemkab Trenggalek menggencarkan layanan jemput bola ke desa-desa setiap minggu untuk melakukan perekaman data kependudukan.
“Kalau belum terdata, ya tidak akan bisa dapat bantuan. Maka kita masifkan pelayanan di desa,” kata Bupati yang akrab disapa Mas Ipin itu.
Ia juga menekankan pentingnya menjangkau kelompok yang selama ini tidak terdata atau disebut sebagai “invisible people”, agar mereka bisa masuk dalam sistem dan mendapatkan haknya.
Sambil menunggu proses pembaruan data secara nasional, pemerintah daerah juga menyiapkan skema bantuan sementara melalui Baznas bagi warga yang dinilai benar-benar membutuhkan berdasarkan hasil pengecekan lapangan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menekankan bahwa kolaborasi menjadi kunci dalam mengatasi persoalan kesejahteraan sosial, termasuk keterbatasan anggaran di daerah.
“Kunci dari semua ini adalah kolaborasi. Saya mengapresiasi langkah daerah yang menggandeng Baznas dan lembaga filantropi sebagai solusi atas keterbatasan anggaran,” ujar Gus Ipul sapaan akrabnya.
Ia menambahkan, Kementerian Sosial juga telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat.
“Di Kementerian Sosial, kami juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membantu masyarakat yang belum tercover,” pungkasnya.
