RagamWarta.com – Dugaan korupsi proyek gedung AMDK milik Perumda Air Minum Tirta Wening Trenggalek kembali berkembang.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek menetapkan direktur perusahaan pelaksana proyek berinisial WS (53) sebagai tersangka kedua.
Dalam pengusutan perkara ini, penyidik menemukan sejumlah indikasi penyimpangan pekerjaan, mulai dari urugan pasir yang diduga fiktif hingga kualitas beton bangunan yang tidak sesuai standar.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Nilai dugaan kerugian keuangan negara untuk sekelas Trenggalek juga cukup fantastis, yakni mencapai Rp684.223.000.
Perlu diketahui, WS merupakan direktur CV B, perusahaan penyedia yang mengerjakan proyek rehabilitasi gedung produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) pada tahun anggaran 2024.
Penetapan tersangka dilakukan pada Kamis (19/11/2026) sekitar pukul 14.30 WIB.
Setelah menjalani pemeriksaan, WS langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Trenggalek untuk masa penahanan selama 20 hari.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Trenggalek, Hendryko Prabowo, menjelaskan bahwa WS memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan proyek karena perusahaannya menjadi pihak penyedia yang terikat kontrak dengan Perumda Air Minum Tirta Wening.
“Peranannya adalah sebagai direktur penyedia yang berkontrak dengan PDAM yang membangun bangunan tersebut,” jelas Hendryko.
Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, WS sebenarnya telah beberapa kali dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan sebagai saksi.
Namun, dua panggilan pertama tidak dipenuhi. Pada pemanggilan ketiga, WS akhirnya datang sendiri dan menjalani pemeriksaan hingga penyidik memutuskan meningkatkan status hukumnya setelah memperoleh alat bukti yang dinilai cukup.
Dugaan Korupsi Proyek Gedung AMDK, Urugan Pasir hingga Beton Jadi Temuan
Dalam perkembangan penyidikan, Kejari Trenggalek mengungkap beberapa dugaan penyimpangan pada pengerjaan gedung produksi AMDK tersebut.
Melalui unggahan di akun Instagram resminya pada Kamis (19/11/2026), kejaksaan membeberkan adanya dugaan pekerjaan urugan pasir yang bersifat fiktif.
Selain itu, pekerjaan persiapan bangunan diduga menggunakan seng bekas, sementara kualitas beton yang digunakan disebut tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) 2847:2019.
Temuan tersebut menjadi bagian penting dalam pengusutan dugaan korupsi proyek gedung AMDK. Penyidik mendalami kesesuaian antara pekerjaan yang tercantum dalam kontrak dengan kondisi fisik bangunan yang telah dikerjakan.
Pemeriksaan ahli konstruksi bangunan juga mengindikasikan adanya pengurangan volume pekerjaan.
Artinya, terdapat dugaan ketidaksesuaian antara volume pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan dengan hasil pekerjaan di lapangan.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Trenggalek, Joko Sutrisno, menyampaikan bahwa indikasi tersebut diperoleh dari pemeriksaan ahli konstruksi.
Hasil pemeriksaan itu selanjutnya menjadi bahan dalam proses penghitungan kerugian keuangan negara.
“Berdasarkan hasil ahli konstruksi bangunan sendiri, nanti itu ditetapkan dalam hasil audit. Ada potensi secara pengurangan volume,” terang Joko.
Joko menambahkan, hasil pemeriksaan ahli masih harus diuji melalui proses pembuktian.
Besaran kerugian negara dan berbagai temuan dalam pekerjaan proyek nantinya akan didukung hasil audit serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan.
Penyidik Periksa 13 Saksi, Aliran Dana Masih Didalami
Untuk mengungkap secara menyeluruh perkara tersebut, Kejari Trenggalek telah memeriksa sekitar 13 orang saksi.
Keterangan mereka diperlukan untuk menelusuri proses pelaksanaan proyek, pembagian peran, hingga kemungkinan penggunaan dana yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan.
Terkait aliran uang yang diduga menimbulkan kerugian negara, Joko menyebut terdapat kemungkinan dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing pihak yang terlibat.
Meski demikian, dugaan penggunaan dana tersebut masih didalami penyidik.
Penelusuran aliran uang menjadi salah satu bagian pembuktian untuk mengetahui pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
Dalam penanganan kasus dugaan korupsi proyek gedung AMDK, WS dijerat dengan sangkaan alternatif.
Pertama, Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Alternatif kedua adalah Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Mantan Direktur Perumda Tirta Wening Lebih Dulu Jadi Tersangka
Penetapan WS menambah jumlah tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek gedung AMDK menjadi 2 orang.
Sebelumnya, Kejari Trenggalek telah menetapkan mantan Direktur Perumda Air Minum Tirta Wening berinisial S (59) sebagai tersangka.
S juga telah menjalani penahanan selama 20 hari di Rutan Trenggalek.
Dengan ditetapkannya WS dari pihak perusahaan penyedia, penyidikan kini turut menyasar pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
Kejari Trenggalek masih mengembangkan perkara tersebut untuk menelusuri rangkaian dugaan penyimpangan, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Penyidik juga perlu mengungkap peran masing-masing tersangka serta memastikan besaran kerugian keuangan negara melalui proses pembuktian.
Dengan nilai dugaan kerugian mencapai Rp684.223.000, pengusutan proyek rehabilitasi gedung produksi AMDK tahun anggaran 2024 ini menjadi salah satu perkara yang masih terus didalami Kejari Trenggalek.






