RagamWarta.com – Kasus dugaan korupsi Perumda Air Minum Tirta Wening Trenggalek akhirnya muncul ke publik.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek menetapkan mantan direktur perusahaan daerah berinisial S (59 tahun) sebagai tersangka dugaan korupsi proyek rehabilitasi gedung produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) tahun anggaran 2024.
Perkara ini diduga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp684.223.000.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Tak hanya menetapkan tersangka, petugas juga langsung melakukan penahanan terhadap S.
Penahanan dilakukan pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 11.30 WIB. Selanjutnya, tersangka dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Trenggalek untuk menjalani masa penahanan selama 20 hari.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Trenggalek, Hendryko Prabowo, membenarkan penetapan tersangka dalam perkara tersebut.
Pihaknya menjelaskan bahwa keputusan itu diambil setelah penyidik melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan sejumlah alat bukti yang dinilai telah mencukupi.
“Memang betul, kemarin kami telah menetapkan satu tersangka atas nama S,” ungkap Hendryko saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2026).
Dia menjelaskan, perkara korupsi Perumda Tirta Wening berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan rehabilitasi fasilitas produksi AMDK.
Pengadaan yang menjadi perhatian penyidik mencakup pekerjaan bangunan serta mesin.
Meski demikian, berdasarkan hasil pendalaman sementara, indikasi awal penyidik lebih dahulu mengarah pada pekerjaan pembangunan gedung.
Aspek tersebut menjadi salah satu bagian yang didalami dalam proses penyidikan.
Proyek rehabilitasi gedung produksi AMDK itu merupakan kegiatan Perumda Air Minum Tirta Wening yang menggunakan anggaran tahun 2024.
Berdasarkan pengumuman resmi Kejari Trenggalek, dugaan tindak pidana tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp684.223.000.
Korupsi Perumda Tirta Wening Rugikan Negara Rp684 Juta
Nilai kerugian negara yang mencapai lebih dari setengah miliar rupiah menjadi salah satu poin penting dalam penanganan perkara ini.
Penyidik masih mendalami rangkaian kegiatan pengadaan yang diduga menjadi sumber terjadinya penyimpangan.
Hendryko menyampaikan, penetapan S sebagai tersangka bukan dilakukan secara tiba-tiba.
Sebelum menyandang status tersebut, yang bersangkutan lebih dahulu dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi.
Setelah pemeriksaan dilakukan, penyidik kemudian mengambil langkah hukum dengan menetapkan S sebagai tersangka. Saat ini, penanganan perkara masih berada pada tahap penyidikan.
“Kemarin kami panggil sebagai saksi terlebih dahulu, kemudian ditetapkan tersangka. Sementara ini kami masih tahap proses penyidikan,” jelasnya.
Dalam perkara ini, S diketahui merupakan mantan direktur Perumda Air Minum Tirta Wening.
Namun, pihak Kejari belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai detail masa jabatan maupun tahun berakhirnya jabatan yang bersangkutan.
Korupsi Perumda Tirta Wening Masih Didalami Penyidik
Kejari Trenggalek belum menutup kemungkinan adanya pengembangan dalam penanganan perkara tersebut.
Penyidik masih membuka peluang untuk menelusuri keterlibatan pihak lain apabila ditemukan bukti yang cukup.
Hendryko menegaskan, kemungkinan pengembangan kasus akan bergantung pada hasil penyidikan.
Karena itu, pihaknya belum dapat menyampaikan lebih jauh mengenai dugaan keterlibatan pihak lain dalam proyek rehabilitasi gedung produksi AMDK tersebut.
“Apabila nanti cukup bukti, mungkin arahnya ke sana,” ujarnya.
Dengan demikian, penyidikan tidak hanya berfokus pada penetapan tersangka, tetapi juga pendalaman terhadap dugaan penyimpangan dalam kegiatan pengadaan yang menjadi objek perkara.
Sementara itu, penahanan terhadap S dilakukan untuk kepentingan proses penyidikan. Berdasarkan keterangan resmi Kejari Trenggalek, tersangka ditahan selama 20 hari di Rutan Trenggalek.
Korupsi Perumda Tirta Wening Disangkakan Pasal Pemberantasan Korupsi
Dalam pengumuman resminya pada Kamis (12/11/2026), Kejari Trenggalek menyebut perbuatan tersangka diduga melanggar ketentuan tindak pidana korupsi.
Pasal yang disangkakan yakni Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Selain itu, penyidik juga mencantumkan sangkaan alternatif Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Meski telah menetapkan dan menahan tersangka, perkara korupsi Perumda Tirta Wening tersebut belum memasuki tahap persidangan.
Hendryko menyebut, penyidik masih harus menyelesaikan tahapan pemberkasan sebelum perkara dilimpahkan kepada penuntut umum.
“Kalau sidang masih menunggu tahap dua dulu. Dari penyidik ke penuntut umum,” pungkasnya.
Tahap dua merupakan proses penyerahan tersangka beserta barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21.






