RagamWarta.com – Ratusan relawan Guru PPG Prajab kembali ngadu ke DPRD Trenggalek. Mereka gundah karena belum kunjung terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Padahal sudah hampir empat bulan mereka menunggu surat balasan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang katanya siap bantu.
Menanggapi persoalan ini, Komisi IV DPRD Trenggalek berencana kembali berkomunikasi dengan pihak kementerian untuk menagih tindak lanjut surat yang sebelumnya disebut akan turun dalam waktu tiga hari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek Sukarodin seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan relawan guru PPG Prajabatan, Kamis (24/9/2026).
Menurut Sukarodin, apa yang dilakukan para relawan guru di Trenggalek kembali menanyakan kepastian pendataan di Dapodik merupakan hal yang wajar.
Pasalnya para relawan guru berhak mendapatkan kejelasan mengenai status pendataan mereka dan keberlanjutan profesinya.
“Teman-teman PPG Prajab mempertanyakan itu sangat wajar. Itu memang hak sahabat-sahabat para guru PPG Prajab,” kata Sukarodin.
Dijelaskan Sukarodin, persoalan ini sebenarnya telah dikomunikasikan dengan Kemendikdasmen empat bulan yang lalu.
Hasil komunikasi saat itu, pemerintah daerah diminta mengirimkan surat yang dilengkapi data guru PPG Prajabatan sebagai bahan pengajuan.
Dinas Pendidikan Trenggalek kemudian telah menindaklanjuti permintaan dengan mengirim surat kepada kementerian. Namun, hingga hari ini, jawaban tertulis tak kunjung diterima.
“Sampai hari ini jawaban tertulis dari kementerian itu belum turun. Sehingga tadi saya sampaikan kepada sahabat-sahabat guru PPG, akan kita pertanyakan kembali,” ujarnya.
Janji Tiga Hari, Hampir Empat Bulan Belum Terealisasi
Sukarodin juga kembali menegaskan bahwa, komunikasi dengan pihak kementerian sebelumnya juga sempat dilakukan secara langsung.
Saat itu, pihak kementerian meminta agar perkembangan surat tersebut ditanyakan kembali beberapa hari kemudian.
Namun ketika kembali dikonfirmasi, surat yang menjadi dasar tindak lanjut penginputan data guru ke Dapodik disebut masih berada di meja pimpinan.
Kondisi inilah yang membuat proses pendataan 153 guru PPG Prajabatan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Padahal, menurut Sukarodin keberadaan para guru yang saat ini mengajar masih dibutuhkan untuk membantu memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di Trenggalek.
“Kalau sampai teman-teman relawan ini tidak mengajar, yang mau mengajar siapa? Kekurangan guru kita di Trenggalek sampai hari ini 1.114. Ini bukan angka sedikit,” tegasnya.
Bagi Guru PPG Prajab, Terdata Dapodik Sangat Penting
Sesuai keterangan Sukarodin, masuknya data para guru ke Dapodik menjadi penting karena berkaitan dengan kesempatan mereka mengakses hak sertifikasi sertifikat pendidik.
Terlebih, Dapodik merupakan basis data pendidikan yang digunakan pemerintah dalam berbagai kebijakan termasuk tenaga pendidik.
“Karena Dapodik ini adalah database data guru yang dimasukkan di pusat sana, maka tidak bisa mengikuti sertifikasi,” katanya.
Sukarodin mengatakan, para guru berharap tetap memiliki kesempatan mengikuti sertifikasi meski belum diangkat sebagai guru maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Padahal harapannya teman-teman ini, andaikan belum diangkat menjadi guru atau PPPK, yang penting mereka bisa mengikuti sertifikasi,” lanjutnya.
DPRD Trenggalek Bakal Kembali Komunikasi dengan Kementerian
Komisi IV DPRD Trenggalek selanjutnya bakal kembali melakukan komunikasi dengan kementerian.
Dalam RDP kali ini, Sukarodin juga meminta Sekretaris Dinas Pendidikan segera berkoordinasi mengenai waktu pertemuan dengan pihak Kemendikdasmen.
Pertemuan nantinya diharapkan dapat melibatkan DPRD, Dinas Pendidikan, serta unsur pemerintah daerah lainnya untuk mencari jalan keluar atas persoalan pendataan 153 guru PPG Prajabatan tersebut.
Asosiasi PPG Prajab Trenggalek Berharap Segera Ada Hasil
Sementara itu, Koordinator Asosiasi PPG Prajabatan Trenggalek Muhammad Intaha Syahrul Akbar berharap pemerintah pusat bisa segera kasih kejelasan.
Walaupun demikian pihaknya tetap berkomitmen menjalankan kegiatan mengajar sembari menunggu perkembangan hasil komunikasi DPRD, pemerintah daerah, dan kementerian.
“Langkah selanjutnya kami menunggu informasi dari Komisi IV. Semoga ada hasil yang maksimal dan semoga Dapodik segera terealisasi,” katanya.
Intaha bahkan memastikan persoalan administrasi ini tidak membuat para relawan guru ini menghentikan kegiatan belajar mengajar.
“Tetap dilakukan,” tegasnya.
