RagamWarta.com – Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin hadiri puncak peringatan HUT Pemadam Kebakaran yang ke-105 di Lapangan Kodam V Brawijaya, Surabaya, Jum’at (1/3/2024).
Dalam kesempatan itu, Bupati Trenggalek mengucapkan selamat sekaligus berterimakasih atas kiparah Pemadam Kebakaran selama ini dalam melayani masyarakat. Terutama Tim Reaksi Cepat (TRC), Wisanggeni, maupun tim lainnya.
Menurut Arifin, Damkar Trenggalek selama ini sudah sangat luar biasa dalam melayani masyarakat. Tidak hanya urusan kebakaran saja, banyak keluhan dilaporkan kepada salah satu unit pelayanan masyarakat itu.
“Saya mengucapkan terima kasih, tentunya kepada Pemadam Kebakaran Kabupaten Trenggalek. Tim Wisanggeni kita punya, itu Tim Reaksi Cepat (TRC) Pemadam dan Penyelamatan,” ucap Arifin usai ikuti serangkaian acara.
Pihaknya mengakui banyak perkara yang kadang aneh-aneh. Seperti evakuasi tawon, evakuasi ular, penyelamatan kecelakaan di rumah, maupun kejadian unik yang menimpa masyarakat rampung dikerjakan.
“Kemarin evakuasi tawon, ular dan yang lainnya. Ada juga warga yang jarinya bengkak akibat cincin yang dikenakan, juga lapor ke Damkar. Belum lama ini kunci kamar patah juga dilaporkan kepada Korp Satria Biru itu,” ungkapnya.
Menangkap peluang, Bupati Trenggalek berencana merestrukturisasi organisasi Damkar. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang membutuhkan, apalagi kontur Trenggalek yang berbukit juga jadi catatan tersendiri.
“Nanti kita lihat apa perlu re-strukturisasi lagi organisasi kita. Ketika masyarakat sangat membutuhkan, apalagi wilayah kita cukup luas, belum lagi resiko adanya kebakaran hutan dan sebagainya. Dengan restu masyarakat melalui DPR, kita juga ingin Damkar bisa berdiri sendiri,” harapnya.
Terakhir, Arifin juga menghimbau pada rekan-rekan yang masih berstatus honorer Satpol Pp dan Damkar Trenggalek untuk siap mengikuti seleksi PPPK. Kabar baiknya, honorer yang sudah menempati posisi tersebut wajib diakomodasi.
“Selamat ulang tahun Damkar, saya ucapkan terimakasih kepada semua teman-teman, baik yang sudah berstatus ASN baik PNS atau PPPK maupun yang masih honorer.
“Tadi seperti yang dikatakan Pak Mendagri, ditahun 2024 semua honorer wajib mengikuti PPPK dan wajib diakomodasi pemerintah daerah. Jadi persiapkan semuanya secara matang, dan terus semangat,” pungkasnya.
