RagamWarta.com – Libatkan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Trenggalek melakukan konsultasi publik terkait rencana awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2026.
Acara yang berlangsung di Pendopo Manggala Praja Nugraha pada Senin (20/1/2025) ini bertujuan menyepakati tema serta prioritas pembangunan dalam rancangan awal RKPD.
Saat membuka kegiatan ini, Wakil Bupati Trenggalek, Syah Mohammad Natanegara menekankan pentingnya konsultasi publik sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
“Kegiatan ini memberikan ruang bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyusunan dokumen RKPD, yang mana hal ini akan menjadi panduan pembangunan di masa mendatang,” ungkap Syah.
Wabup Trenggalek yang akrab disapa Mas Syah ini juga menambahkan bahwa RKPD merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dimana untuk periode 2026-2029 disusun secara simultan.
Menurutnya, penyusunan RKPD 2026 memiliki arti strategis dalam menentukan arah pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi daerah. Apalagi dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks dimasa yang akan datang.
“Kita perlu merancang program-program yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Di akhir acara, Wabup Syah berharap konsultasi publik ini dapat menjadi langkah awal dalam mewujudkan cita-cita besar Trenggalek.
“Semoga Allah memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita untuk bersama-sama membangun masyarakat yang adil dan makmur,” tutupnya.
Perlu diketahui, kegiatan ini dihadiri sekitar 300 peserta, baik secara daring maupun luring. Peserta terdiri dari berbagai unsur, ada DPRD, Bappeda Provinsi Jawa Timur, akademisi, praktisi, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat.
Untuk tema pembangunan Trenggalek tahun 2026 adalah “Pembangunan Kota Atraktif dan Penuntasan Infrastruktur dalam Rangka Penghapusan Kemiskinan dan Adaptasi Perubahan Iklim.”
Adapun prioritas pembangunan meliputi:
- Pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada kota atraktif, ramah lingkungan, dan terintegrasi.
- Pengembangan ekonomi regeneratif dan inklusif untuk penghapusan kemiskinan.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing serta tata kelola pemerintahan yang dinamis.
