RagamWarta.com – Aliansi Mahasiswa Trenggalek melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Trenggalek pada Rabu (21/2/2025).
Aliansi Mahasiswa menentang kebijakan pemotongan anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Menurut penilaian mereka, kebijakan tersebut merugikan masyarakat, terutama di sektor pendidikan maupun infrastruktur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Koordinator Lapangan (Korlap) aksi Rian Firmansyah, menyatakan bahwa pemangkasan anggaran pendidikan minimal 20% akan memperlebar ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
“Kami menolak pemotongan anggaran pendidikan. Di Trenggalek saja, akses pendidikan belum merata. Jika anggaran pendidikan dipotong, kesenjangan ini akan semakin parah,” tegas Rian.
Selain sektor pendidikan, Aliansi Mahasiswa Trenggalek juga menyoroti pemangkasan anggaran infrastruktur.
Mereka menilai kondisi jalan yang tidak memadai dapat menghambat aktivitas masyarakat, mulai dari akses menuju sekolah, fasilitas kesehatan, hingga kegiatan ekonomi.
“Jalan adalah akses vital. Jika perbaikannya dikurangi, dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat Trenggalek,” tambah Rian.
Tidak hanya itu, masa aksi juga turut menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintahan Prabowo-Gibran.
Mereka berpendapat bahwa program tersebut kurang tepat sasaran dan anggarannya lebih baik dialokasikan untuk pendidikan gratis.
“Banyak anak di pedesaan yang terpaksa putus sekolah karena biaya. Prioritas pemerintah seharusnya adalah pendidikan gratis demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” jelas Rian.
Aliansi Mahasiswa Trenggalek juga sempat kecewa atas ketidakhadiran 45 anggota DPRD Trenggalek saat aksi berlangsung.
Menurut mereka, absennya para wakil rakyat menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap aspirasi masyarakat.
“Kami kecewa karena tak ada satu pun anggota dewan yang menemui kami. Ini bukti mereka tak peka terhadap isu nasional yang bakalan berimbas ke daerah,” ujar Rian.
Terakhir, Aliansi Mahasiswa Trenggalek juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan ini. Mereka siap melakukan aksi lanjutan jika tuntutan mereka tak direspons.
“Kami akan pantau perkembangan dari DPRD dan pemerintah pusat. Jika tak ada kejelasan, kami tak segan menggelar aksi kembali dalam waktu dekat,” pungkasnya.
