RagamWarta.com – Wakil Bupati Trenggalek, Syah Mohamad Natanegara menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap kemampuan fiskal daerah.
Hal tersebut ia sampaikan saat menjawab pertanyaan Fraksi-Fraksi DPRD dalam sidang paripurna terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (30/7/2025).
Dalam sidang Paripurna yang dilaksanakan kali ini Mas Syash menjelaskan bahwa salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah untuk menanggulangi dampak efisiensi adalah melalui pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Pinjaman ini dilakukan untuk menutupi beberapa kegiatan pembangunan yang tertunda akibat efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Kita tidak ingin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur jalan, menjadi terbengkalai,” ungkapnya.
Ia menyebut, penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2025 turut memperburuk kondisi fiskal daerah. Oleh karena itu, Pemkab Trenggalek memilih mengajukan pinjaman daerah sebagai solusi alternatif.
“Pinjaman daerah ini merupakan upaya kita untuk menjaga keberlangsungan pembangunan. Tahun ini kita menganggarkan pinjaman sebesar Rp56 miliar, dan tahun depan direncanakan tambahan sekitar Rp55 miliar lagi. Fokusnya jelas, untuk infrastruktur sebagai bentuk pelayanan dasar kepada masyarakat,” tegas Mas Syah.
Menurutnya, langkah tersebut harus ditempuh meskipun tidak mudah.
“Mau tidak mau, suka tidak suka, kita terdampak langsung oleh kebijakan efisiensi dari pusat. Maka kita mencari sumber pembiayaan lain, agar pembangunan tetap bisa berjalan,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Trenggalek, M. Hadi mengatakan bahwa secara umum tanggapan fraksi terhadap jawaban eksekutif cukup positif.
“Tanggapan Fraksi-Fraksi cukup memahami dan menerima penjelasan tersebut, tapi tentu akan dibahas lebih lanjut dalam rapat Badan Anggaran dan Komisi yang rencananya besok sudah dimulai,” tegasnya.
