RagamWarta.com – Bahas KUA-PPAS APBD 2026, Komisi IV DPRD Trenggalek prihatin jumlah Taman Kanak-kanak (TK) di Trenggalek masih sangat minim. Saat ini, tercatat hanya ada tiga TK negeri yang tersebar di wilayah tersebut.
Kondisi ini mendorong Komisi IV DPRD Trenggalek mengusulkan penegerian empat TK yang masih berstatus swasta sekaligus untuk memperluas akses pendidikan anak usia dini.
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin mengatakan keempat TK swasta yang diusulkan berlokasi di Ngadimulyo, Dongko, Panggul, dan Pule.
Menurutnya, sekolah-sekolah tersebut memenuhi kriteria penegerian, mulai dari jumlah murid yang banyak, lokasi strategis, potensi sekolah, hingga adanya persetujuan dari yayasan pengelola.
“Kalau empat TK ini dinegerikan, pemerataan akses pendidikan anak usia dini akan lebih merata, terutama di wilayah dengan jumlah siswa tinggi,” ujarnya, Jumat (8/8/2025).
Meski demikian, rencana ini belum dapat diputuskan karena masih terkendala status tanah yang belum jelas secara regulasi.
“Ini harus dibahas lebih lanjut dengan bagian aset. Hari ini belum bisa diputuskan karena sifatnya teknis,” jelas Sukarodin.
Selain penegerian TK, Komisi IV juga mendorong kenaikan insentif bagi guru PAUD dari Rp500 ribu menjadi Rp600 ribu per bulan. Usulan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik yang berperan penting membentuk kualitas generasi sejak dini.
“Kami ingin guru PAUD mendapat penghasilan lebih layak, karena mereka membentuk bibit unggul sejak awal,” katanya.
Tambahan insentif tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran antara Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar per tahun, menyesuaikan jumlah guru PAUD di seluruh Trenggalek.
Sukarodin menegaskan, baik program penegerian TK maupun kenaikan insentif guru PAUD akan diupayakan masuk ke KUA-PPAS APBD 2026.
“Kalau programnya sudah masuk, nanti bisa dibahas lebih detail saat penyusunan APBD. Angka anggaran bisa menyesuaikan kemampuan daerah,” pungkasnya.
