DPRD Trenggalek Matangkan Ranperda Perlindungan Kawasan Karst

Jumat, 20 November 2026 - 09:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Konsultasi publik bahas Ranperda Perlindungan Kawasan Karst yang diselenggarakan Bapemperda DPRD Trenggalek dengan berbagai ormas hingga perhutani.

Konsultasi publik bahas Ranperda Perlindungan Kawasan Karst yang diselenggarakan Bapemperda DPRD Trenggalek dengan berbagai ormas hingga perhutani.

RagamWarta.com – DPRD Trenggalek terus mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Tanah Karst.

Dan alhasil, penyusunan Ranperda Perlindungan Kawasan Karst tersebut kini telah memasuki tahap kedua dengan menghimpun masukan dari sejumlah pemangku kepentingan.

Konsultasi publik digelar untuk menyempurnakan naskah akademik sekaligus materi regulasi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sejumlah pihak dilibatkan, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Perhutani, hingga organisasi masyarakat sipil.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Trenggalek, Samsul Anam mengatakan Ranperda ini merupakan inisiatif DPRD yang berangkat dari aspirasi masyarakat.

Aspirasi itu kemudian ditindaklanjuti melalui proses penyusunan regulasi. DPRD Trenggalek berharap aturan yang dihasilkan nantinya mampu menjadi landasan dalam menjaga kelestarian kawasan karst di Trenggalek.

“Kami ingin menghimpun berbagai pandangan dan masukan dari pihak-pihak terkait. Harapannya, materi Ranperda ini semakin lengkap dan nantinya bisa menjadi dasar yang kuat dalam perlindungan serta pengelolaan tanah karst,” ujarnya, Kamis (19/11/2026).

Samsul menjelaskan, penyusunan naskah akademik ditargetkan rampung pada akhir 2026. Setelah itu, pembahasan regulasi diharapkan dapat berlanjut pada 2027.

Saking seriusnya, Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Tanah Karst ini juga telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027.

Bentang Alam Karst Jadi Perhatian saat Konsultasi Publik

Pengelolaan bentang alam karst, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pengaturan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan jadi perhatian saat konsultasi publik.

Pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan Perhutani juga menjadi salah satu poin yang perlu diperjelas. Hal ini penting agar pengelolaan kawasan tidak memunculkan tumpang tindih kebijakan.

Sementara itu, Ketua LSM PAMA, Suripto mengingatkan agar penyusunan naskah akademik dilakukan secara cermat sebelum memasuki pembahasan pasal demi pasal.

Ia mendorong agar prinsip keadilan ekologi dan keadilan antargenerasi menjadi bagian penting dalam penyusunan Ranperda tersebut.

Menurutnya, kedua prinsip itu harus diterjemahkan ke dalam ketentuan yang bisa diterapkan. Bukan sekadar menjadi landasan filosofis dalam sebuah regulasi.

“Prinsip keadilan ekologi dan antargenerasi harus punya konsekuensi dalam pelaksanaan aturan. Jadi, jangan berhenti sebagai rumusan normatif, tetapi perlu dijabarkan ke dalam ketentuan teknis,” kata Suripto.

Suripto juga menyoroti perbedaan pendekatan antarkementerian dalam memandang kawasan karst.

Kementerian Lingkungan Hidup melihat karst sebagai sebuah ekosistem, sedangkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) lebih menitikberatkan pada aspek geologi.

Perbedaan ini dinilai perlu diperhatikan dalam penyusunan regulasi daerah. Sebab, kawasan karst tidak hanya memiliki nilai geologis, tetapi juga menyimpan ekosistem dan keanekaragaman hayati yang perlu dilindungi.

Karena itu, materi Ranperda diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan perlindungan kawasan karst secara lebih menyeluruh.

Penyusunannya juga perlu diselaraskan dengan kebijakan tata ruang yang berlaku, termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Trenggalek.

Berita Terkait

Perumda Tirta Wening Kebanjiran Permintaan, Komisi II DPRD Apresiasi Bisnis Air Kemasan
Bupati Trenggalek Ajak ASN Resik-Resik Kali Jelang Musim Penghujan
TAPD dan Banggar DPRD Trenggalek Berencana Tambah Anggaran Infrastruktur di APBD 2027
PAD Trenggalek 2027 Masih Kurang Rp17 Miliar, Pemkab Gali Potensi Pendapatan Baru
Bupati Trenggalek Bakal Relokasi Pedagang Jalan Brigjen Sutran ke Food Court Pasar Pon
Komisi IV DPRD Trenggalek Khawatir Penerapan Full Day School Buat Anak Kelelahan
Komisi IV DPRD Keberatan Wacana 5 Hari Sekolah di Trenggalek
DPRD Trenggalek Setujui Perda Pemerintahan Desa, Atur Kades hingga Perangkat

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 09:12 WIB

DPRD Trenggalek Matangkan Ranperda Perlindungan Kawasan Karst

Rabu, 18 November 2026 - 09:18 WIB

Perumda Tirta Wening Kebanjiran Permintaan, Komisi II DPRD Apresiasi Bisnis Air Kemasan

Sabtu, 14 November 2026 - 09:02 WIB

Bupati Trenggalek Ajak ASN Resik-Resik Kali Jelang Musim Penghujan

Jumat, 6 November 2026 - 16:08 WIB

TAPD dan Banggar DPRD Trenggalek Berencana Tambah Anggaran Infrastruktur di APBD 2027

Kamis, 5 November 2026 - 17:08 WIB

PAD Trenggalek 2027 Masih Kurang Rp17 Miliar, Pemkab Gali Potensi Pendapatan Baru

Berita Terbaru

Ragam

Biaya Haji 2027 Rp98 Juta, Jemaah Bayar Berapa?

Jumat, 20 Nov 2026 - 12:02 WIB

Konsultasi publik bahas Ranperda Perlindungan Kawasan Karst yang diselenggarakan Bapemperda DPRD Trenggalek dengan berbagai ormas hingga perhutani.

Parlemen

DPRD Trenggalek Matangkan Ranperda Perlindungan Kawasan Karst

Jumat, 20 Nov 2026 - 09:12 WIB

Budaya

Disparbud Trenggalek Pamerkan Wayang dan Benda Bersejarah

Kamis, 19 Nov 2026 - 18:05 WIB