RagamWarta.com – DPRD Trenggalek terus mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Tanah Karst.
Dan alhasil, penyusunan Ranperda Perlindungan Kawasan Karst tersebut kini telah memasuki tahap kedua dengan menghimpun masukan dari sejumlah pemangku kepentingan.
Konsultasi publik digelar untuk menyempurnakan naskah akademik sekaligus materi regulasi.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah pihak dilibatkan, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Perhutani, hingga organisasi masyarakat sipil.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Trenggalek, Samsul Anam mengatakan Ranperda ini merupakan inisiatif DPRD yang berangkat dari aspirasi masyarakat.
Aspirasi itu kemudian ditindaklanjuti melalui proses penyusunan regulasi. DPRD Trenggalek berharap aturan yang dihasilkan nantinya mampu menjadi landasan dalam menjaga kelestarian kawasan karst di Trenggalek.
“Kami ingin menghimpun berbagai pandangan dan masukan dari pihak-pihak terkait. Harapannya, materi Ranperda ini semakin lengkap dan nantinya bisa menjadi dasar yang kuat dalam perlindungan serta pengelolaan tanah karst,” ujarnya, Kamis (19/11/2026).
Samsul menjelaskan, penyusunan naskah akademik ditargetkan rampung pada akhir 2026. Setelah itu, pembahasan regulasi diharapkan dapat berlanjut pada 2027.
Saking seriusnya, Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Tanah Karst ini juga telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027.
Bentang Alam Karst Jadi Perhatian saat Konsultasi Publik
Pengelolaan bentang alam karst, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pengaturan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan jadi perhatian saat konsultasi publik.
Pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan Perhutani juga menjadi salah satu poin yang perlu diperjelas. Hal ini penting agar pengelolaan kawasan tidak memunculkan tumpang tindih kebijakan.
Sementara itu, Ketua LSM PAMA, Suripto mengingatkan agar penyusunan naskah akademik dilakukan secara cermat sebelum memasuki pembahasan pasal demi pasal.
Ia mendorong agar prinsip keadilan ekologi dan keadilan antargenerasi menjadi bagian penting dalam penyusunan Ranperda tersebut.
Menurutnya, kedua prinsip itu harus diterjemahkan ke dalam ketentuan yang bisa diterapkan. Bukan sekadar menjadi landasan filosofis dalam sebuah regulasi.
“Prinsip keadilan ekologi dan antargenerasi harus punya konsekuensi dalam pelaksanaan aturan. Jadi, jangan berhenti sebagai rumusan normatif, tetapi perlu dijabarkan ke dalam ketentuan teknis,” kata Suripto.
Suripto juga menyoroti perbedaan pendekatan antarkementerian dalam memandang kawasan karst.
Kementerian Lingkungan Hidup melihat karst sebagai sebuah ekosistem, sedangkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) lebih menitikberatkan pada aspek geologi.
Perbedaan ini dinilai perlu diperhatikan dalam penyusunan regulasi daerah. Sebab, kawasan karst tidak hanya memiliki nilai geologis, tetapi juga menyimpan ekosistem dan keanekaragaman hayati yang perlu dilindungi.
Karena itu, materi Ranperda diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan perlindungan kawasan karst secara lebih menyeluruh.
Penyusunannya juga perlu diselaraskan dengan kebijakan tata ruang yang berlaku, termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Trenggalek.






