Ragam Warta – Penawaran Lelang Proyek yang ada di Trenggalek dirasa tidak wajar, Gabungan Pengusaha Konstruksi atau Gapeksi datangi gedung DPRD Trenggalek, pada hari Rabu 23 Juni 2021.
Dalam rapat Hearing yang dipimpin Ketua Komisi I dan dihadiri Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kali ini ditunda dan dijadwalkan ulang karena tidak hadirnya kepala Unit Layanan Pengadaan atau ULP.
Baca juga : DPRD Trenggalek Kaji Aspirasi Masyarakat Terkait Rencana Utang Pemda
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Husni Tahir Hamid Ketua Komisi I DPRD Trenggalek menyampaikan dengan tidak hadirnya Kepala ULP Husni merasa sangat kecewa, menurutnya bagaimana bisa Bupati yang telah memberikan kewenangan tugas kepada Kepala ULP namun malah dilimpahkan lagi kepada perwakilannya.
Husni menambahkan, Gapeksi mempertanyakan bagaimana sistem penilaian dan memenangkan pemenang yang menawar diharga dibawah 80 persen dari pagu dan melihat bagaimana hasil pekerjaannya.
Baca juga : Ketiga kalinya Sekda Abaikan Undangan DPRD, PMPT mengaku Kecewa
Sementara itu Ramelan selaku Kepala PUPR menjelaskan bahwa semua pasti tahu ada uji laboratorium. Sehingga rekanan juga pasti berfikir bahwa dengan adanya mekanisme laboratorium jika tidak lolos uji pekerjaan tidak akan dibayar.
Ditempat yang sama, Bambang Wahyudi selaku Ketua Gapeksi Trengggalek menjelaskan hearing ini untuk meminta evaluasi dan penjelasan kewajaran harga penawaran lelang yang turun drastis.
Baca juga : Banggar DPRD Trenggalek Soroti Silpa APBD Tahun Anggaran 2020
Menurut Bambang, seperti tahun kemarin ada yang sampai 69 persen dari pagu, bahkan seperti gedung 73 persen dari pagu. Apalagi banyak tren penawar lelang dari luar kota. Sehingga Gapeksi meminta evaluasi tentang apa acuan dari uji faktual pemenang lelang dengan penawaran terendah.
