RagamWarta.com – Mendeteksi paham intoleransi dan gerakan radikalisme dalam lingkungan masyarakat tentunya cukup sulit. Butuh kerjasama seluruh lapisan masyarakat untuk membendung masuknya kedua paham buruk tersebut.
Seperti yang dijelaskan Kholiq selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur bahwa deteksi dini terhadap potensi radikalisme dan intoleransi sangat dibutuhkan. Terlebih tahun 2024 mendatang merupakan tahun politik.
“Harus ada aturan yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang mengarah pada hukuman untuk para pelaku tindakan radikal dan intoleransi,” ucap Kholiq usai menjadi pemateri sosialisasi di Hawam Wuruk, Trenggalek, Jumat (1/12/23).
Bahkan sosialisasi seperti ini dianggap penting untuk mengurangi dampak Intoleransi dan Radikalisme. Pasalnya paham itu bisa saja merusak pandangan masyarakat pada umumnya.
“Pemilu serentak tahun 2024 ini menjadi satu kesatuan dalam waktu yang bersamaan antara legislatif dan Presiden. Tentu tensi politiknya berbeda. Maka dari itu pemahaman terhadap bahaya dari Intoleransi dan Radikalisme perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar kedamaian itu tidak terganggu,” tegasnya.
Hal yang sama juga dijelaskan oleh Ketua PC Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU Trenggalek Murkam. Menurutnya butuh strategi untuk pencegahan intoleransi dan radikalisme di konteks politik.
“Dalam upaya memerangi paham intoleransi dan radikalisme yang terjadi di masyarakat, perlu strategi khusus. Terlebih radikalisme dalam ranah politik, ini yang harus diwaspadai,” ujar Murkam saat dampingi Kholiq.
Pihaknya berharap, pemilu yang tinggal beberapa ini diupayakan jangan sampai ada Intoleransi dan Radikalisme. Oleh karena itu, seluruh masyarakat harus memahami hal apa saja yang bisa mengarah pada Radikalisme.
“Sekalipun putusan Mahkamah Konstitusi yang menurut berbagai kalangan kontroversi, kami berharap Pemilu serentak 2024 bisa sukses, suasananya kondusif, intoleransi dan radikalisme jangan sampai terjadi,” tandasnya (mj).
