RagamWarta.com – Sebelum berakhirnya masa jabatan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Trenggalek adakan rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Trenggalek.
Dalam rapat kerja kali ini, Banggar DPRD Trenggalek mengajak TAPD menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2024.
“Dari hasil evaluasi Gubernur tidak ada catatan yang mengikat dan signifikan yang perlu di tindaklanjuti khusus,” ungkap Agus Cahyono selaku Wakil Ketua DPRD Trenggalek usai pimpin rapat, Jumat (23/8/2024) malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Agus juga menjelaskan bahwa ada beberapa cacatan yang perlu disikapi, seperti adanya beberapa kesalahan ketik angka. Beruntungnya itu kesalahan tersebut tidak sampai menimbulkan permasalahan.
“Sempat ada kesalahan ketik pada angka, namun akan segera di tindaklanjuti oleh eksekutif untuk segera dilakukan rasionalisasi. Selain itu juga ada perubahan usulan anggaran kecil yang terlupakan, namun telah di sepekati untuk dipenuhi bersama,” tutur Agus.
Pihaknya juga menjelaskan upaya untuk menaikkan dana bantuan partai politik (Banpol) yang selama ini dianggap sudah tidak sesuai dengan tingkat inflasi di Kabupaten Trenggalek.
Untuk itu DPRD Trenggalek mengusulkan analisis kenaikan banpol dan anggaran krusial lainnya ke pihak ketiga. Sementara untuk saat ini dana banpol dihargai Rp 4000 persuara.
“Inginnya parpol ya ada peningkatan. Bahkan kalau tambah besar ya pasti senang saja. Namun semua harus sesuai kekuatan keuangan daerah,” papar Agus saat dikonfirmasi awak media.
Dalam meningkatkan dana banpol, tidaklah muluk-muluk. Menurut Agus cukup disesuaikan dengan Kabupaten tetangga yakni Tulungagung, Pacitan dan Ponorogo itu nanti yang akan di pakai.
Pihaknya berharap harapan ini bisa berjalan tanpa menggangu program prioritas yang telah telah masuk dalam daftar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Misal insfrastruktur itu yang menjadi prioritas, juga hal kecil lain yang telah mendapatkan persetujuan pusat,” pungkas salah satu politisi asal Partai Keadaan Sejahtera itu.
