RagamWarta.com – Pemerintah Kabupaten Trenggalek siap membuka Sekolah Rakyat untuk jenjang SD dan SMP mulai Agustus 2025. Namun, jenjang SMA terpaksa ditunda karena terkendala ketersediaan fasilitas laboratorium.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Trenggalek, Christina Ambarwati mengatakan pembukaan sekolah ini merupakan bagian dari program strategis nasional yang menyasar anak-anak dari keluarga tidak mampu.
“Dari hasil rapat terbatas dengan Presiden, tahun ini Trenggalek diminta membuka dua rombongan belajar untuk SD dan satu rombel untuk SMP,” ujar Christina, Kamis (17/7/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Awalnya, Sekolah Rakyat direncanakan menempati eks Gedung BLK milik Disperinaker. Namun, lokasi tersebut tidak memenuhi syarat teknis untuk jenjang SMA karena tidak memiliki ruang laboratorium yang memadai.
“Untuk jenjang SMA dibutuhkan sekitar lima kelas laboratorium. Dan itu tidak bisa dipaksakan di lokasi sekarang,” jelasnya.
Christina menambahkan, kendala itu membuat pembukaan jenjang SMA ditunda hingga tahun depan. Sementara untuk jenjang SD dan SMP, saat ini proses persiapan fisik tengah dilakukan oleh Satuan Kerja Prasarana Strategis dari Kementerian PUPR wilayah Jawa Timur.
Adapun kuota yang disiapkan yaitu 50 siswa untuk jenjang SD dan 25 siswa untuk SMP. Masing-masing ditambah cadangan sebanyak lima dan tiga orang.
“Peminat untuk jenjang SMP sudah hampir 40 orang. Namun mereka kita sarankan tetap sekolah di tempat asal dulu. Kalau belum diterima tahun ini, bisa ikut seleksi tahun ajaran depan,” terangnya.
Christina menyebut, Sekolah Rakyat Trenggalek akan mengusung konsep boarding school atau sekolah berasrama, dengan sistem multi entry dan multi exit. Artinya, siswa bisa masuk atau naik kelas berdasarkan asesmen individu, bukan terpaku pada tahun ajaran.
“Bisa saja anak usia delapan tahun tapi masih duduk di kelas satu, jadi tergantung hasil asesmen awal,” ujarnya.
Pihaknya juga menegaskan bahwa proses rekrutmen diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk dalam desil 1 dan 2. Namun, tetap dilakukan pengecekan faktual di lapangan untuk memastikan kondisi siswa.
“Niat kita bukan mengejar pagu pendidikan, tapi menyelesaikan persoalan pendidikan untuk masyarakat miskin,” tegas perempuan aktif yang juga merupakan istri Sekda Trenggalek Edy Soepriyanto itu.
