RagamWarta.com – Relawan Guru PPG Prajabatan Trenggalek kembali datangi DPRD untuk kedua kalinya guna mempertanyakan kepastian rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN).
Aspirasi tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Trenggalek, yang membidangi urusan pendidikan, Kamis (9/1/2026).
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin menjelaskan bahwa aspirasi guru PPG prajabatan Trenggalek sebenarnya telah disampaikan ke pemerintah pusat dan mulai menunjukkan perkembangan.
Sedangkan untuk saat ini, para peserta PPG tinggal menunggu kebijakan rekrutmen ASN dari pemerintah pusat.
“Apa yang mereka sampaikan sudah kita teruskan ke Jakarta, dan alhamdulillah sudah membuahkan hasil. Hasilnya, tinggal menunggu adanya rekrutmen ASN dari pusat,” jelas Sukarodin.
Dalam pertemuan kemarin, para guru PPG prajabatan juga meminta kepastian agar mereka menjadi prioritas utama dalam proses rekrutmen ASN.
Menurut Sukarodin, permintaan itu telah diakomodasi dan sejalan dengan perjuangan DPRD Trenggalek.
“Tadi mereka ingin memastikan satu hal, yakni agar PPG Prajabatan ini menjadi prioritas utama atau prioritas satu dalam rekrutmen. Jawabannya iya, dan ini sesuai dengan permintaan kita,” tegasnya.
Bahkan, perjuangan yang disuarakan dari daerah, termasuk Trenggalek disebut menjadi rujukan bagi kabupaten dan kota lain. Hasilnya, pemerintah pusat membuka peluang rekrutmen ASN pada tahun 2026.
“Ketika kita menyampaikan ini, ternyata menjadi tolok ukur bagi kabupaten/kota lain yang ikut menyuarakan hal yang sama. Akhirnya membuahkan hasil, bahwa akan ada rekrutmen pada tahun 2026,” tambah Sukarodin.
Selain soal prioritas, guru PPG prajabatan Trenggalek juga mengusulkan adanya persyaratan domisili agar formasi ASN diisi oleh putra daerah.
Namun, karena kebijakan tersebut berskala nasional, DPRD menyadari tidak semua aspirasi bisa langsung dikabulkan.
“Tuntutan kedua berkaitan dengan permintaan agar ada persyaratan domisili, sehingga yang bisa mendaftar di Trenggalek ini hanya putra daerah. Namun karena ini bingkainya nasional, tentu tidak memungkinkan sepenuhnya,” kata Sukarodin.
Meski begitu, DPRD Trenggalek tetap menyampaikan usulan tersebut ke pemerintah pusat, disertai argumentasi bahwa penempatan ASN sesuai domisili akan berdampak positif terhadap kinerja.
“Kami juga menyampaikan pandangan bahwa ASN yang bekerja jauh dari rumah tentu akan berpengaruh pada kinerjanya. Jika yang diterima adalah putra daerah dan ditempatkan sesuai domisili, kinerjanya akan lebih efektif dan efisien,” jelasnya.
Saat ditanya sikap DPRD terhadap usulan tersebut, Sukarodin menegaskan dukungan penuh Komisi IV.
“Setuju. Sangat setuju,” ucapnya singkat.
Terkait kekhawatiran belanja pegawai yang telah mencapai sekitar 42 persen dari APBD, Sukarodin memastikan hal itu sudah disampaikan saat pemerintah daerah bersurat ke pusat.
Pihaknya juga berharap rekrutmen ASN ke depan disertai skema pembiayaan dari pemerintah pusat agar tidak membebani keuangan daerah.
“Nantinya diharapkan satu paket dari pusat, termasuk gajinya. Harapannya tidak menjadi beban APBD,” katanya.
Ia menambahkan, kebutuhan guru di Kabupaten Trenggalek masih jauh dari ideal, dengan kekurangan sekitar seribu tenaga pendidik. Kondisi tersebut membuat rekrutmen ASN guru menjadi kebutuhan mendesak.
“Kebutuhan guru kita masih kurang sekitar seribu orang. Itu harus tercukupi karena bagaimanapun guru ini harus ada. Kalau tidak, tentu menjadi masalah,” pungkas Sukarodin.
