Komisi II DPRD Trenggalek Soroti Pelatihan Disperinaker, Habiskan Banyak Uang Tapi Hanya Untuk Sebagian Orang

Sabtu, 16 November 2024 - 18:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat kerja antara Komisi II DPRD Trenggalek dengan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek membahas Ranperda APBD 2025.

Rapat kerja antara Komisi II DPRD Trenggalek dengan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek membahas Ranperda APBD 2025.

RagamWarta.com – Mengantisipasi turunnya dana transfer pusat yang digadang-gadang bakal terjadi pada tahun depan, Komisi II DPRD Trenggalek perketat rencana kegiatan saat pembahasan APBD 2025.

Mugianto, selaku Ketua Komisi II DPRD Trenggalek menjelaskan bahwa saat ini tengah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu, pihaknya mengundang Organisasi Perangkat Daerah mitra yakni Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Setelah pandangan umum fraksi telah dijawab oleh Bupati, kini giliran komisi lakukan klarifikasi dan upaya pengawasan terhadap kegiatan yang akan dicantumkan dalam APBD 2025,” ungkap Mugianto, Rabu (13/11/2024).

Dalam kesempatan ini, Mugianto menjelaskan bahwa seluruh anggota komisi II DPRD Trenggalek mencoba mencermati Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) milik Disperinaker Trenggalek.

Menurut Mugianto, ada beberapa kegiatan yang perlu didirasionalisasi kembali. Pihaknya juga mewanti-wanti supaya kegiatan untuk tahun depan dibuat sesuai dengan kebutuhan bukan berdasar keinginan.

“Jadi ada beberapa hal yang kami temukan dan perlu dirasionalisasi kembali. Makanya tadi kami ingatkan untuk memaksimalkan dan menyesuaikan kegiatan sesuai kebutuhan, bukan berdasar keinginan,” tegasnya.

Politisi asal Partai Demokrat itu juga menerangkan bahwa ada beberapa kegiatan yang perlu disesuaikan. Seperti pelatihan yang menghabiskan anggaran sekitar 70 juta namun hanya untuk beberapa orang saja.

“Jadi ada hal-hal yang kami temukan seperti contoh program yang antara outcome dan output-nya tidak seimbang. Seperti pelatihan yang habiskan 70 juta lebih namun hanya untuk sebagian orang saja. Kan rugi kita,” pungkasnya.

 

Berita Terkait

DPRD Trenggalek Setujui Perda Pemerintahan Desa, Atur Kades hingga Perangkat
Masa Tugas Perangkat Desa Trenggalek Bakal Mengacu SK, DPRD Siapkan Perbup
Guru PPG Prajab Belum Terdata Dapodik, DPRD Trenggalek Bantu Tagih Janji Kementerian
Evaluasi Data Desil Trenggalek: Komisi IV DPRD Desak Pemutakhiran dan Libatkan Desa
Raperda Pilkades Trenggalek Belum Naikkan Syarat Pendidikan Calon Kades ke SMA, Ini Alasan DPRD
Tunggakan Biaya Rumah Sakit Rosmini Berpeluang Dibebaskan
Polemik Perubahan Desil, DPRD Trenggalek Dorong Pemutakhiran Data Lewat Musdes
PAPBD 2026 Trenggalek Resmi Jadi Perda, Belanja Modal Naik

Berita Terkait

Rabu, 30 September 2026 - 21:11 WIB

DPRD Trenggalek Setujui Perda Pemerintahan Desa, Atur Kades hingga Perangkat

Rabu, 30 September 2026 - 20:06 WIB

Masa Tugas Perangkat Desa Trenggalek Bakal Mengacu SK, DPRD Siapkan Perbup

Kamis, 24 September 2026 - 15:05 WIB

Guru PPG Prajab Belum Terdata Dapodik, DPRD Trenggalek Bantu Tagih Janji Kementerian

Selasa, 15 September 2026 - 20:09 WIB

Evaluasi Data Desil Trenggalek: Komisi IV DPRD Desak Pemutakhiran dan Libatkan Desa

Selasa, 15 September 2026 - 18:03 WIB

Raperda Pilkades Trenggalek Belum Naikkan Syarat Pendidikan Calon Kades ke SMA, Ini Alasan DPRD

Berita Terbaru