Bahas LKPJ Bupati, Pansus DPRD Trenggalek Sorotan Perkara Piutang

Selasa, 16 April 2024 - 17:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana rapat panitia khusus yang dipimpin oleh Sukarodin membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2023

Suasana rapat panitia khusus yang dipimpin oleh Sukarodin membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2023

RagamWarta.com – Setelah libur panjang lebaran, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Trenggalek kembali bahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Trenggalek Tahun 2023.

Dijelaskan Sukarodin selaku ketua Pansus LKPJ menegaskan bahwa pembahasan kali ini fokus pada piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek yang selama ini gagal bayar atau belum dibayar.

“Kali ini rapat kedua pansus LKPJ, dimana terdapat beberapa pembahasan yang berkaitan dengan penyusunan rekomendasi LKPJ Bupati tahun 2023,” jelas Sukarodin, Selasa (16/4/2024).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Setiap tahunnya, jumlah piutang yang dipikul Pemkab Trenggalek terus meningkat namun penagihannya tidak sebanding. Alhasil ada beberapa piutang yang tidak dapat dilunasi.

Menanggapi hal tersebut, pansus meminta upaya klasifikasi untuk menghapus piutang yang tidak memungkinkan untuk diselesaikan. Seperti piutang dari orang meninggal maupun ahli warisnya tidak dapat menyelesaikan kewajiban tersebut.

“Tahapan penghapusan piutang akan dilalui dengan cermat agar terhindar dari masalah di masa depan,” imbuh salah satu politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Pihaknya juga menerangkan bahwa piutang tersebut sebelumnya merupakan modal penyertaan, terutama untuk usaha mikro, yang semuanya didukung dengan jaminan.

Sukarodin juga menekankan bahwa rekomendasi yang diusulkan kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Dimana pihaknya ingin rekomendasi LKPJ tahun 2023 ini seimbang.

“Kami meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang targetnya tidak tercapai untuk melakukan introspeksi diri dan meningkatkan kualitas kinerjanya,” pungkas Sukarodin.

Berita Terkait

Harga LKS Kemahalan, Wali Murid MIN 1 Trenggalek Wadul Dewan
Pajak UMKM Trenggalek Direlaksasi, Omzet Rp6 Juta Berpeluang Bebas Pajak
Imbas Kisruh Jadwal di Stadion, DPRD Trenggalek Dorong Lapangan Alternatif Sepak Bola
Kinerja Satgas MBG Trenggalek Dikuliti PMII, DPRD Minta Pengawasan Diperketat
DPRD Janji Bakal Kawal 3 Tuntutan Mitra MBG Trenggalek
DPRD Trenggalek Finalisasi Perda Madin, Lebih Banyak Lembaga Bakal Terfasilitasi
DPRD Trenggalek Terima Nota Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Target Rampung Dua Pekan
Bahas Raperda Telekomunikasi Trenggalek, DPRD Bidik Sumber PAD Baru

Berita Terkait

Rabu, 15 Juli 2026 - 19:07 WIB

Harga LKS Kemahalan, Wali Murid MIN 1 Trenggalek Wadul Dewan

Kamis, 25 Juni 2026 - 23:03 WIB

Imbas Kisruh Jadwal di Stadion, DPRD Trenggalek Dorong Lapangan Alternatif Sepak Bola

Senin, 22 Juni 2026 - 20:05 WIB

Kinerja Satgas MBG Trenggalek Dikuliti PMII, DPRD Minta Pengawasan Diperketat

Senin, 22 Juni 2026 - 18:07 WIB

DPRD Janji Bakal Kawal 3 Tuntutan Mitra MBG Trenggalek

Kamis, 18 Juni 2026 - 15:02 WIB

DPRD Trenggalek Finalisasi Perda Madin, Lebih Banyak Lembaga Bakal Terfasilitasi

Berita Terbaru

Plt Kepala MIN 1 Trenggalek, Sanusi usai ikuti hearing di kantor DPRD Trenggalek, Rabu (15/7/2026).

Berita

MIN 1 Trenggalek Ngaku Pengadaan LKS Keputusan Komite

Rabu, 15 Jul 2026 - 19:07 WIB

Suasana hearing antara antara wali murid MIN 1 Trenggalek dengan pihak sekolah di gedung DPRD Trenggalek.

Parlemen

Harga LKS Kemahalan, Wali Murid MIN 1 Trenggalek Wadul Dewan

Rabu, 15 Jul 2026 - 19:07 WIB