RagamWarta.com – Tidak ingin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2024 molor, Pemerintah Kabupaten Trenggalek bersama DPRD bergerak cepat bak estafet.
Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi menjelaskan bahwa sidang Paripurna membahas pandangan umum fraksi. Yang mana itu merupakan cerminan komitmen serius pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya.
Pandangan ini tidak hanya mencakup penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga berfokus pada pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Trenggalek,” jelas Doding, Jumat (2/8/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dijelaskan Doding, ada dua kali Rapat Paripurna. Pagi penyampaian PU Fraksi ke Bupati, sementara siang harinya giliran Bupati Trenggalek yang memberikan jawaban atas pertanyaan dan saran yang diajukan DPRD.
“Yang jadi fokusnya adalah target net zero karbon yang akan dimasukkan dalam APBD, serta penekanan pada pemerataan infrastruktur. Karena ada penambahan anggaran perbaikan jalan sebesar Rp 18 miliar,” ungkapnya.
Salah satu Wakil Ketua DPRD Trenggalek yang berasal dari PDIP ini juga mengakui bahwa proses pembaharuan dipercepat. Pasalnya tanggal 26 Agustus mendatang akan dilakukan pelantikan anggota DPRD periode 2024-2029.
“Karena ada pergantian anggota dewan dan pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) yang memerlukan waktu, kita perlu menyelesaikan APBD Perubahan ini sebelum tanggal 5 Agustus dan mengirimkannya ke Gubernur. Diharapkan pada tanggal 21 Agustus sudah dapat diundangkan,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Trenggalek Syah Muhammad Natanegara mengapresiasi kritik dan saran yang telah diberikan masing-masing Fraksi yang di DPRD Trenggalek. Ia mengaku bakal menindaklanjutinya dengan serius.
“Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi telah selesai diberikan. Fokus utama yang diangkat oleh fraksi adalah penurunan pendapatan daerah dan pemerataan infrastruktur yang belum optimal,” ungkapnya.
Pihaknya juga mendukung semua regulasi yang mengharuskan pembahasan Ranperda APBD Perubahan tahun 2024 ini dipercepat. Semua Organisasi Perangkat Daerah ikut mendukung.
“Dengan waktu yang terbatas, efisiensi menjadi sangat penting. Oleh karena itu, dalam waktu sekitar 6 jam, rapat paripurna langsung digelar untuk menyampaikan jawaban Bupati,” kata Syah.
Langkah cepat ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dan DPRD dalam menghadapi transisi sekaligus memastikan bahwa kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“Percepatan pengesahan APBD Perubahan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Trenggalek di tengah masa transisi pemerintahan,” pungkasnya.
