Banggar DPRD Trenggalek Minta Disparbud Paparkan Usulan Anggaran 2026

Selasa, 12 Agustus 2025 - 20:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

M.Hadi, Wakil Ketua DPRD Trenggalek

M.Hadi, Wakil Ketua DPRD Trenggalek

RagamWarta.com – Bahas proyeksi anggaran APBD 2026, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Trenggalek rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Dalam rapat Banggar kali ini, menunjuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Trenggalek untuk memaparkan usulan anggaran untuk tahun 2026.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, M. Hadi, mengatakan rapat hari ini diawali pertemuan ketua-ketua komisi dengan Banggar, kemudian dilanjutkan rapat Banggar bersama TAPD.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Tadi teman-teman Banggar minta agar Disparbud memaparkan proyeksi anggaran APBD 2026 secara detail. Anggarannya cukup besar, yakni antara Rp15 miliar hingga Rp20 miliar,” ujar M. Hadi, Selasa (12/8/2025).

Meski nilainya cukup besar, Hadi menegaskan bahwa Banggar DPRD Trenggalek tetap dukung Disparbud karena sektor wisata menjadi salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Bagaimana akses menuju pariwisata menjadi potensial, kemudian memperbaiki fasilitas yang ada di destinasi wisata, itu penting,” jelas salah satu politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.

Dalam kesempatan ini, pihaknya juga menegaskan bahwa rapat bersama TAPD kali ini lebih kepada penyesuaian anggaran akibat perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

“Intinya hanya sebatas penyesuaian anggaran. Kan ada dinas baru seperti Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan, dan Dinas Perhubungan yang akan digabung dengan permukiman dan perumahan,” tandasnya.

Hadi menyebut, rapat sebenarnya belum membahas angka-angka detail, namun beberapa pos anggaran mulai disinggung, seperti anggaran Paskibraka, peningkatan Perda di Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, serta anggaran bagian ekonomi terkait audit di empat BUMD milik Pemkab.

“Jadi ada anggaran yang tergolong minim, misalnya untuk penegakan Perda. Perlu kiranya ada sinkronisasi,” pungkasnya.

 

Berita Terkait

21 Raperda DPRD Trenggalek Dirombak, Waktu Pembahasan Tinggal Empat Bulan
Aliansi Center Datangi DPRD Trenggalek, Minta Aturan “Nyleneh” dalam Raperda Pilkades Direvisi
Rasio Belanja Pegawai dan Pembangunan Jomplang, KUA PPAS Trenggalek 2027 Ditunda
Harga LKS Kemahalan, Wali Murid MIN 1 Trenggalek Wadul Dewan
Pajak UMKM Trenggalek Direlaksasi, Omzet Rp6 Juta Berpeluang Bebas Pajak
Imbas Kisruh Jadwal di Stadion, DPRD Trenggalek Dorong Lapangan Alternatif Sepak Bola
Kinerja Satgas MBG Trenggalek Dikuliti PMII, DPRD Minta Pengawasan Diperketat
DPRD Janji Bakal Kawal 3 Tuntutan Mitra MBG Trenggalek

Berita Terkait

Senin, 10 Agustus 2026 - 20:07 WIB

21 Raperda DPRD Trenggalek Dirombak, Waktu Pembahasan Tinggal Empat Bulan

Kamis, 30 Juli 2026 - 17:06 WIB

Aliansi Center Datangi DPRD Trenggalek, Minta Aturan “Nyleneh” dalam Raperda Pilkades Direvisi

Kamis, 30 Juli 2026 - 15:09 WIB

Rasio Belanja Pegawai dan Pembangunan Jomplang, KUA PPAS Trenggalek 2027 Ditunda

Rabu, 15 Juli 2026 - 19:07 WIB

Harga LKS Kemahalan, Wali Murid MIN 1 Trenggalek Wadul Dewan

Jumat, 10 Juli 2026 - 17:08 WIB

Pajak UMKM Trenggalek Direlaksasi, Omzet Rp6 Juta Berpeluang Bebas Pajak

Berita Terbaru