RagamWarta.com – Ora Ubet ora ngliwet, mungkin peribahasa jawa ini pantas disematkan kepada Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin karena kegigihannya mencari tambahan anggaran daerah.
Melalui audiensi bersama Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Pemkab Trenggalek akhirnya berhasil membuka keleluasaan untuk memperkuat ruang fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi Trenggalek.
Dalam pertemuan dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu tersebut, Bupati Trenggalek menegaskan pentingnya kebijakan yang lebih fleksibel, terutama terkait pembiayaan daerah.
Ia menyampaikan bahwa Trenggalek membutuhkan ruang gerak yang lebih luas agar sektor-sektor penghasil pendapatan dapat tumbuh lebih cepat dan menopang program pembangunan prioritas.
“Kami mendorong pelonggaran DSCR untuk mengurangi tekanan beban bunga dan memberi ruang bagi sektor-sektor penghasil pendapatan daerah untuk tumbuh lebih cepat,” ujar Arifin saat di Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp350 miliar, Trenggalek menempatkan efisiensi anggaran dan efektivitas belanja publik sebagai pilar utama. Bupati menegaskan bahwa orientasi pemerintah daerah tetap pada manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kita harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menyentuh kebutuhan paling mendesak masyarakat,” tegasnya.
Dan hasilnya, sejumlah poin penting memperoleh respons positif termasuk penyesuaian regulasi mengenai transfer ke daerah, belanja publik, hingga efisiensi belanja pegawai yang ditargetkan maksimal 30% pada tahun 2027.
“Tantangan ini harus dijawab melalui penguatan manajemen SDM dan penataan organisasi yang lebih ramping,” ujar Bupati Trenggalek yang akrab disapa Mas Ipin ini.
Pihaknya juga menyoroti kebutuhan harmonisasi pengelolaan aset daerah. Sejumlah aturan mengenai pemanfaatan diesel, penyusutan Barang Milik Daerah (BMD), hingga appraisal aset perlu diperbarui agar memiliki nilai manfaat ekonomi dan dapat mendukung pendapatan daerah.
Dukungan lain yang berhasil diperoleh yakni alokasi Rp27 miliar untuk peningkatan jalan berstandar nasional, lengkap dengan kapasitas spesial guna menunjang mobilitas masyarakat.
Ini menjadi capaian yang semakin memperkuat ruang fiskal Trenggalek di tengah tuntutan pembangunan yang terus berkembang.
“Prinsip kita jelas! Belanja harus tepat sasaran, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan nyata rakyat. Pembangunan Trenggalek harus berjalan berkelanjutan, tanpa mengorbankan stabilitas fiskal daerah,” ungkap Bupati.
Sementara itu, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, Askolani, menegaskan bahwa pemerintah pusat membuka ruang fleksibilitas dalam Dana Bagi Hasil (DBH).
Meski demikian, penekanan tetap pada prioritas pembangunan daerah. Ia juga menyampaikan bahwa belanja hibah akan diperketat.
“Hibah harus mengikuti batasan dan pendataan yang lebih akurat. Tidak boleh ada pengeluaran di luar ketentuan,” jelasnya.
