Banggar DPRD Trenggalek Minta Disparbud Paparkan Usulan Anggaran 2026

Selasa, 12 Agustus 2025 - 20:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

M.Hadi, Wakil Ketua DPRD Trenggalek

M.Hadi, Wakil Ketua DPRD Trenggalek

RagamWarta.com – Bahas proyeksi anggaran APBD 2026, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Trenggalek rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Dalam rapat Banggar kali ini, menunjuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Trenggalek untuk memaparkan usulan anggaran untuk tahun 2026.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, M. Hadi, mengatakan rapat hari ini diawali pertemuan ketua-ketua komisi dengan Banggar, kemudian dilanjutkan rapat Banggar bersama TAPD.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Tadi teman-teman Banggar minta agar Disparbud memaparkan proyeksi anggaran APBD 2026 secara detail. Anggarannya cukup besar, yakni antara Rp15 miliar hingga Rp20 miliar,” ujar M. Hadi, Selasa (12/8/2025).

Meski nilainya cukup besar, Hadi menegaskan bahwa Banggar DPRD Trenggalek tetap dukung Disparbud karena sektor wisata menjadi salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Bagaimana akses menuju pariwisata menjadi potensial, kemudian memperbaiki fasilitas yang ada di destinasi wisata, itu penting,” jelas salah satu politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.

Dalam kesempatan ini, pihaknya juga menegaskan bahwa rapat bersama TAPD kali ini lebih kepada penyesuaian anggaran akibat perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

“Intinya hanya sebatas penyesuaian anggaran. Kan ada dinas baru seperti Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan, dan Dinas Perhubungan yang akan digabung dengan permukiman dan perumahan,” tandasnya.

Hadi menyebut, rapat sebenarnya belum membahas angka-angka detail, namun beberapa pos anggaran mulai disinggung, seperti anggaran Paskibraka, peningkatan Perda di Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, serta anggaran bagian ekonomi terkait audit di empat BUMD milik Pemkab.

“Jadi ada anggaran yang tergolong minim, misalnya untuk penegakan Perda. Perlu kiranya ada sinkronisasi,” pungkasnya.

 

Berita Terkait

DPRD Trenggalek Setujui Perda Pemerintahan Desa, Atur Kades hingga Perangkat
Masa Tugas Perangkat Desa Trenggalek Bakal Mengacu SK, DPRD Siapkan Perbup
Guru PPG Prajab Belum Terdata Dapodik, DPRD Trenggalek Bantu Tagih Janji Kementerian
Evaluasi Data Desil Trenggalek: Komisi IV DPRD Desak Pemutakhiran dan Libatkan Desa
Raperda Pilkades Trenggalek Belum Naikkan Syarat Pendidikan Calon Kades ke SMA, Ini Alasan DPRD
Tunggakan Biaya Rumah Sakit Rosmini Berpeluang Dibebaskan
Polemik Perubahan Desil, DPRD Trenggalek Dorong Pemutakhiran Data Lewat Musdes
PAPBD 2026 Trenggalek Resmi Jadi Perda, Belanja Modal Naik

Berita Terkait

Rabu, 30 September 2026 - 21:11 WIB

DPRD Trenggalek Setujui Perda Pemerintahan Desa, Atur Kades hingga Perangkat

Rabu, 30 September 2026 - 20:06 WIB

Masa Tugas Perangkat Desa Trenggalek Bakal Mengacu SK, DPRD Siapkan Perbup

Kamis, 24 September 2026 - 15:05 WIB

Guru PPG Prajab Belum Terdata Dapodik, DPRD Trenggalek Bantu Tagih Janji Kementerian

Selasa, 15 September 2026 - 20:09 WIB

Evaluasi Data Desil Trenggalek: Komisi IV DPRD Desak Pemutakhiran dan Libatkan Desa

Selasa, 15 September 2026 - 18:03 WIB

Raperda Pilkades Trenggalek Belum Naikkan Syarat Pendidikan Calon Kades ke SMA, Ini Alasan DPRD

Berita Terbaru