RagamWarta.com – Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Trenggalek masuki tahap pembahasan Panitia Khusus. Pansus II yang mendapat bagian bab 3 dan 4 dengarkan paparan dari tim asistensi.
Dijelaskan ketua Pansus II DPRD Trenggalek, Mugianto bahwa kali ini rapat perdana dengan tim asistensi dari Pemerintah Daerah. Selain itu, Pansus juga klarifikasi isi materi yang terkandung dalam RPJPD.
“Ada beberapa hal yang tadi kita diklarifikasi tentang isi materi RPJPD. Mulai dari posisi IPM kita berapa, kemudian PDRB kita itu berapa hingga hari ini. Dan rancangan dari tahun 2024 sampai 2045 itu seperti apa,” ujar Mugianto, Rabu (12/6/2024).
Seperti yang telah diketahui masyarakat, bahwa cita-cita besar Trenggalek yakni menuju Net Zero Carbon. Oleh karena itu Pansus II ingin memastikan langkah atau hal yang disiapkan sudah sesuai atau belum.
“Ya kita ingin memastikan isi dari RPJPD kita hingga tahun 2045 sudah sesuai atau belum. Jika memang mantap Net Zero Carbon, lantas berapa estimasi jumlah karbon kita, atau berapa persediaan oksigennya,” jelas Mugianto.
Jika dilihat secara kasat mata memang di Trenggalek masih banyak hutan maupun pohon. Bahkan 65% wilayah Trenggalek merupakan kawasan Perhutani. Apalagi mata pencaharian warga Trenggalek kebanyakan petani.
“Saya yakin posisi Trenggalek itu sangat ideal jika memang ingin dikembangkan ke arah perdagangan karbon. Maka tinggal memastikannya saja, berapa kadar oksigen yang bisa kita jual belikan,” tutur Mugianto.
Disampaikan Mugianto, pihaknya menyakini bahwa kadar oksigen di Trenggalek masih lebih tinggi jika dibanding kadar karbon. Oleh karena itu pihaknya meminta kepada tim asistensi untuk menghitung prosentase kandungannya.
“Kami yakin bahwa di Trenggalek ini masih plus oksigennya. Kalau memang seperti itu, tinggal memastikan kondisi Trenggalek saat ini berapa sih jumlah oksigen yang bisa kita jual,” ucapnya.
Ketika ditanya mengenai seberapa besar potensi Trenggalek bisa menangkap peluang jualan carbon, Mugianto mengaku belum bisa memberikan. Pasalnya yang belum ada standar harga yang mengatur jumlah konversinya.
“Kalau secara menyeluruh kelihatannya belum nampak. Ada yang katanya baru di hitung itu wilayah hutan bakau di Watulimo. Disana ada 102 hektar kurang lebih itu bisa menghasilkan 20.000 ton. Ini tinggal dikonversi saja, per-tonnya berapa, nah itu tinggal menjual aja,” pungkasnya.
