Ikuti Instruksi Presiden, DPRD Trenggalek Sisir Anggaran Kunker

Jumat, 7 Maret 2025 - 17:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Doding Rahmadi (paling kiri) pimpin rapat dengan agenda penetapan Pokok-pokok Pikiran untuk Rancangan Awal RKPD 2026 dan Penyesuaian Agenda Kegiatan Bulan Maret 2025, Kamis (6/3/2025).

Doding Rahmadi (paling kiri) pimpin rapat dengan agenda penetapan Pokok-pokok Pikiran untuk Rancangan Awal RKPD 2026 dan Penyesuaian Agenda Kegiatan Bulan Maret 2025, Kamis (6/3/2025).

RagamWarta.com – Laksanakan instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, DPRD Trenggalek mulai sisir sejumlah kegiatan yang bisa dipangkas.

Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi menjelaskan bahwa ada banyak kegiatan yang bakal dipangkas. Pemangkasan anggaran terbesar ada pada kunjungan kerja (kunker) yang mencapai 50 persen.

“Kita dipotong 50 persen. Jadi potongan kita sekitar Rp 8,5 miliar,” ujar Doding usai pimpin rapat dengan agenda penetapan Pokok-pokok Pikiran untuk Rancangan Awal RKPD 2026 dan Penyesuaian Agenda Kegiatan Bulan Maret 2025.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dengan anggaran yang lebih terbatas, DPRD Trenggalek berupaya mengevaluasi kebijakan terkait pelaksanaan kunker. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah mengutamakan kunjungan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang relevan dengan kebutuhan.

“Sempat ada perdebatan jadwal kunker ada dua opsi, tetap keluar daerah atau difokuskan di OPD lokal. Tapi teman-teman sudah sepakat untuk mengutamakan OPD-OPD,” jelas Doding, Kamis (6/3/2025).

Ia menegaskan bahwa tujuan utama kunker adalah mencari referensi kebijakan yang dapat diterapkan di Trenggalek. Jika berkaitan dengan pendapatan daerah, maka kunjungan akan diarahkan ke OPD yang menangani sektor tersebut.

Pihaknya juga tidak memungkiri bahwa Yogyakarta masih menjadi pilihan utama karena dinilai memiliki banyak referensi dalam pengelolaan pemerintahan.

“Jogja sering jadi tujuan karena ada banyak OPD yang bisa dijadikan tempat studi banding,” tambahnya.

Menurut Doding, kunjungan kerja bukan sekadar perjalanan dinas, tetapi bagian dari upaya memperkaya wawasan para anggota dewan dalam menyusun kebijakan daerah.

“Saat menentukan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), kita harus memiliki referensi yang cukup, terutama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” pungkasnya.

 

Berita Terkait

DPRD Trenggalek Setujui Perda Pemerintahan Desa, Atur Kades hingga Perangkat
Masa Tugas Perangkat Desa Trenggalek Bakal Mengacu SK, DPRD Siapkan Perbup
Evaluasi Data Desil Trenggalek: Komisi IV DPRD Desak Pemutakhiran dan Libatkan Desa
Raperda Pilkades Trenggalek Belum Naikkan Syarat Pendidikan Calon Kades ke SMA, Ini Alasan DPRD
PAPBD 2026 Trenggalek Resmi Jadi Perda, Belanja Modal Naik
DPRD Trenggalek Soroti Kekosongan Jabatan, Minta Segera Diisi
DPRD Trenggalek Soroti Kinerja Pabrik Es PDAU, Tegaskan Pentingnya Kelengkapan Data
APBD Perubahan Trenggalek 2026, DPRD Tambah Anggaran Penanganan Kekeringan

Berita Terkait

Rabu, 30 September 2026 - 21:11 WIB

DPRD Trenggalek Setujui Perda Pemerintahan Desa, Atur Kades hingga Perangkat

Rabu, 30 September 2026 - 20:06 WIB

Masa Tugas Perangkat Desa Trenggalek Bakal Mengacu SK, DPRD Siapkan Perbup

Selasa, 15 September 2026 - 20:09 WIB

Evaluasi Data Desil Trenggalek: Komisi IV DPRD Desak Pemutakhiran dan Libatkan Desa

Selasa, 15 September 2026 - 18:03 WIB

Raperda Pilkades Trenggalek Belum Naikkan Syarat Pendidikan Calon Kades ke SMA, Ini Alasan DPRD

Selasa, 8 September 2026 - 17:08 WIB

PAPBD 2026 Trenggalek Resmi Jadi Perda, Belanja Modal Naik

Berita Terbaru

Pihak kepolisian dari Polsek Watulimo olah TKP di kolam renang

Peristiwa

Kecelakaan Renang di Trenggalek, Siswi Kelas IV SD Jadi Korban

Selasa, 13 Okt 2026 - 15:07 WIB