RagamWarta.com – Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto meminta pemerintah daerah lebih cermat dalam mengalokasikan anggaran yang bersumber dari pinjaman daerah ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).
Ia menegaskan bahwa dana pinjaman harus diarahkan pada sektor yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar nantinya mampu membayar pokok dan bunga pinjaman dalam tiga tahun mendatang.
“Alokasi anggaran ini harus terfokus pada sektor yang bisa meningkatkan PAD. Kalau pendapatan meningkat, tentu mempermudah kita mengembalikan pinjaman,” ujar Mugianto usai rapat dengan Bakeuda, Kamis (13/11/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Mugianto, sektor wisata menjadi salah satu ruang yang paling berpotensi memberikan dampak langsung terhadap pendapatan daerah.
“Kalau kita fokus memaksimalkan destinasi wisata dan memolesnya dengan standar maksimal, pendapatan ikut naik dan membantu pembayaran pinjaman itu sendiri,” jelasnya.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah rencana penganggaran sekitar Rp7 miliar untuk kawasan Dilem Wilis. Mugianto menilai investasi di wilayah itu sudah berlangsung sejak lama namun belum memberikan hasil berarti.
“Investasi di Dilem Wilis itu sudah sejak zaman Pak Harto, Pak Mulyadi sampai Pak Emil. Kalau dihitung sudah hampir 100 miliar lebih, tapi outcome-nya masih kecil atau zero,” tegasnya.
Politisi yang berangkat dari Partai Demokrat itu meminta agar eksekutif mempertimbangkan ulang alokasi tersebut. Karena masih ada kebutuhan yang lebih mendesak, seperti perbaikan jalan.
“Kalau dianggarkan, ya terbatas saja, maksimal 1 miliar. Jangan sampai 7 miliar, mengingat banyak jalan rusak yang lebih prioritas diperbaiki,” katanya.
Komisi II juga menyoroti rencana penganggaran Rp5 miliar untuk penataan Guwo Lowo. Selain tren kunjungan yang menurun, Mugianto menilai rencana menyerahkan pengelolaan kepada pihak ketiga setelah pembangunan justru tidak efisien.
“Kita sudah bangun 5 miliar lalu pengelolaannya diserahkan ke pihak ketiga, itu cara bisnis yang tidak efektif dan efisien,” ujarnya.
Apalagi berdasarkan data kunjungan dua tahun terakhir, wisata pantai masih menjadi primadona dan lebih potensial untuk menambah pundi-pundi PAD Trenggalek.
“Masukan kami anggaran Guwo Lowo maksimal 1 sampai 2 miliar saja. Jangan 5 miliar. Kita harus mengutamakan jalan-jalan rusak yang menuju destinasi wisata yang berpotensi meningkatkan PAD,” terang Mugianto.
Terakhir ia juga menyoroti rencana pembangunan Kota Atraktif, dengan penataan Pasar Pon, dan pemolesan Alun-Alun juga disebut belum mendesak untuk dikerjakan menggunakan dana pinjaman, kecuali penanganan banjir di depan Karisma Plaza.
“Yang pembangunan kota kita tahan dulu satu sampai dua tahun. Untuk kota cukup 2 miliar dulu. Yang darurat hanya penanganan banjir depan Karisma Plaza,” tegasnya.
Mugianto berharap eksekutif mau mempertimbangkan masukan tersebut agar penggunaan dana pinjaman PT SMI tepat sasaran.
“Semoga pemerintah mau mendengar masukan dari kami,” pungkasnya.
