RagamWarta.com – Jadwal DPRD Trenggalek di bulan puasa mepet, Badan Musyawarah hanya prioritaskan Ranperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan LKPJ tahun 2025.
Keputusan ini bukan tanpa sebab, bagaimana tidak di bulan Maret ini jumlah hari kerja efektif berkurang akibat kebijakan work from home (WFH) dan libur Hari Raya. Jika dihitung, tidak lebih dari dua pekan hari efektif.
Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Subadianto menjelaskan bahwa Maret hanya menyisakan dua pekan efektif sebelum memasuki masa WFH pada 15, 16, dan 18 Maret, dilanjutkan libur Hari Raya serta cuti bersama hingga 24 Maret.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Politisi yang berangkat dari Partai Keadilan Sejahtera ini menilai kondisi ini mengharuskan DPRD Trenggalek menyusun jadwal secara cermat supaya tidak terjadi penumpukan pembahasan menjelang akhir bulan.
“Rapat paripurna raperda jaminan sosial dan ketenagakerjaan menjadi agenda utama di awal Maret. Setelah itu akan ditindaklanjuti melalui pembahasan di tingkat panitia khusus,” ujarnya usai pimpin rapat Banmus, Senin (2/3/2026).
Menurutnya, raperda tersebut memiliki urgensi tinggi karena berkaitan langsung dengan perlindungan sosial masyarakat serta kepastian hak tenaga kerja di Kabupaten Trenggalek.
Tidak hanya itu, pihaknya juga menambahkan bahwa anggota DPRD Trenggalek ingin memastikan regulasi yang disahkan nantinya benar-benar implementatif dan sesuai kebutuhan warga.
Selain fokus pada pembahasan regulasi,Banmus DPRD Trenggalek juga telah menetapkan jadwal paripurna LKPJ Bupati Trenggalek pada 30 Maret 2026.
Agenda tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.
Subadianto menambahkan, setelah paripurna LKPJ dilaksanakan, DPRD Trenggalek akan membentuk panitia khusus untuk melakukan pembahasan lebih mendalam dalam kurun waktu sekitar satu bulan.
“Target kami, seluruh paripurna penting di bulan Maret ini sudah bisa dilaksanakan sesuai jadwal, termasuk paripurna penutup pada 31 Maret,” jelas politisi PKS tersebut.
Walaupun demikian pihaknya juga mengklaim bahwa keterbatasan waktu efektif tidak akan mengurangi kualitas pembahasan.
