RagamWarta.com – LKPJ Trenggalek 2025 resmi diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rapat paripurna pada Senin (30/3/2026) kemarin.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengakui capaian kinerja belum sepenuhnya mampu memuaskan masyarakat, meski sejumlah indikator makro menunjukkan hasil positif.
Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara, menyampaikan bahwa proses penyampaian laporan berjalan lancar dan telah diterima oleh DPRD Trenggalek.
“Pada prinsipnya tadi kita menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati akhir tahun anggaran 2025. Alhamdulillah utamanya lancar, dan hari ini sudah kita sampaikan serta diterima oleh DPRD,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat catatan dari Fraksi di DPRD Trenggalek terhadap hasil pembangunan yang dirasakan.
“Kita harus akui, kita belum bisa memuaskan banyak pihak. Ketika kita bicara data, sebenarnya realisasi kita sudah sangat baik,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi di lapangan khususnya infrastruktur jalan, menjadi salah satu faktor yang memengaruhi persepsi publik.
“Memang kondisi jalan di Kabupaten Trenggalek ini dipengaruhi banyak faktor,” imbuhnya.
DPRD Trenggalek Soroti Ketimpangan dan Kemiskinan
Sementara itu, Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi menyampaikan bahwa secara umum kinerja ekonomi Pemkab Trenggalek menunjukkan tren positif.
“PDRB kita alhamdulillah baik, bahkan melebihi nasional. Kita di angka 5,33 persen, sementara nasional 5,1 persen,” ungkapnya.
Meski demikian, DPRD Trenggalek menilai pertumbuhan ekonomi tersebut belum sepenuhnya berdampak pada penurunan kemiskinan.
“Penurunan tingkat kemiskinan dari 10,5 persen menjadi 10,39 persen, tetapi ini masih belum sesuai dengan target provinsi yang berada di 9,5 persen,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti meningkatnya ketimpangan pendapatan. Indeks Gini (atau Rasio Gini) tercatat naik dari 0,350 menjadi 0,359.
“Ini sudah harus menjadi perhatian khusus kita ke depan,” tegasnya.
Dari sisi anggaran, APBD Trenggalek 2025 mencatat pendapatan sebesar Rp1,93 triliun, lebih tinggi dibandingkan belanja daerah yang mencapai Rp1,85 triliun.
Dari besaran tersebut, alhasil terdapat SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) sebesar Rp83 miliar serta alokasi pembayaran utang sebesar Rp56 miliar.
“Untuk detailnya nanti akan dibahas oleh panitia khusus selama maksimal 30 hari, setelah itu akan menghasilkan rekomendasi,” pungkasnya.
