Komisi I DPRD Trenggalek kembali melanjutkan rapat klarifikasi dan evaluasi laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati tahun 2020 dengan mengundang organisasi perangkat daerah atau OPD mitra.
Husni Tahir Hamid ketua Komisi I DPRD Trenggalek menyampaikan, catatan terbaru yang dapat disimpulkan terkait efisiensi penggunaan anggaran dirasa komisi I masih bisa dibilang asal-asalan.
Baca juga : Rencana Refocusing Kembali Dibahas, DPRD Trenggalek Minta Penyisiran Diserahkan Dinas
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Husni, sejumlah OPD masih belum cermat dalam perencanaan, untuk itu komisi I meminta agar kedepannya tidak ada Silpa yang lebih besar dalam pelaksanaan APBD.
Husni menambahkan seperti terjadi saat ini OPD membutuhkan honorarium serta kelengkapan lain seperti mamin sebanyak 50 orang, namun dalam perencanaan kebutuhan itu OPD merencanakan kebutuhan yang lebih.
Baca juga : Mas Syah Sampaikan LKPJ TA 2020 dalam Paripurna DPRD Trenggalek
Dari sana dapat dinilai dalam perencanaannya OPD sangat kurang matang. Karena metode yang digunakan hanya menghitung global tanpa secara detail. Sehingga dilihat sangat tidak sesuai antara kebutuhan dan perencanaan.
