RagamWarta.com – Musyawarah dan Perencanaan Perempuan dan Kelompok Rentan (Musrenakeren) kembali digelar Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Uniknya kegiatan kali ini digelar di Pantai Prigi 360, Kecamatan Watulimo.
Dalam keterangannya, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menilai Musrenakeren kali ini saya lihat lebih dewasa. Hal tersebut nampak dari usulan-usulan yang lebih fokus pada masalah ekonomi.
“Musrenakeren tahun 2024 ini lebih siap. Dimana usulan-usulannya lebih baik dan lebih fokus pada masalah perekonomian,” ucap Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin usai mengisi kegiatan, Senin (4/3/2024).
“Terus juga ada usulan dari perempuan tentang progam sepeda keren itu dijalankan. Selanjutnya pelatihan pengusaha perempuan, dan juga forum anak usulannya sangat baik. Jadi saya senang mendengarnya,” tambahnya.
Dijelaskan Arifin, saat ini penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026 sudah masuki tahap akhir. Setelah ini dilanjutkan dengan perencanaan jangka panjang 20 tahun sampai 2045.
“Saya ingin semua OPD yang sudah bersama saya sekitar 8 tahun ini sekarang lebih fokus kepada aksi-aksi nyata,” pinta Bupati Trenggalek.
“Sudah banyak perencanaan yang bagus, kemudian banyak gagasan-gagasan yang coba kita advertising selama ini. Tinggal sekarang kita lebih berbasis hasil dan juga berbasis kepuasan masyarakat,” sambung Mas Ipin sapaan akrabnya.
Hal senada juga diungkapkan Doding Rahmadi selaku Wakil Ketua DPRD Trenggalek. Melibatkan perempuan, anak dan disabilitas dalam hal perencanaan merupakan pilihan yang tepat.
Doding berharap setiap usulan atau aspirasi para perempuan dan kelompok rentan bisa terakomodir oleh APBD. Sehingga usulan yang luar biasa tersebut tidak menguap percuma.
“AInsyaAllah dalam perencanaan nanti di Musrenbang yang dikonversi dengan Musrenakeren, pasti akan mendapatkan prioritas dalam perencanaan,” pungkas Doding Rahmadi.
Perlu diketahui, Musrenakeren di inisiasi oleh Bupati Trenggalek karena beliau ingin meningkatkan dan melibatlan partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam penyusuan APBD.
Dengan begitu jalannya anggaran belanja daerah nantinya dapat lebih inklusif dan tepat sasaran.
