RagamWarta.com – Maraknya kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Trenggalek jadi sorotan publik. Bagaimana tidak, dalam satu tahun terakhir tercatat ada dua kasus kekerasan seksual yang melibatkan tiga tersangka.
Ironisnya pelaku kejahatan seksual itu merupakan tokoh di bidang pendidikan keagamaan. Fenomena ini menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang menyandang predikat sebagai kabupaten ramah anak.
Menanggapi kenyataan ini, Wakil Ketua Bidang Sarinah GMNI Trenggalek, Mamik Wahyuning Tyas mengkritik kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak sering kali luput dari prioritas kebijakan pemerintah daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pihaknya berani menyebut bahwa tidak adanya langkah nyata dalam mencegah kekerasan, memperlihatkan lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam melindungi kelompok rentan.
Mamik juga menyoroti perlunya reformasi dalam sistem hukum yang berorientasi pada korban. Seperti perlindungan saksi dan korban, peradilan yang ramah anak, serta upaya mencegah reviktimisasi korban selama proses hukum.
“Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya kasus individu, melainkan permasalahan struktural yang perlu dijawab dengan kebijakan yang serius dan berkelanjutan,” ujar Mamik, Rabu (20/11/2024).
Dalam momentum jelang Pilkada tahun 2024 ini, Mamik menyerukan agar calon pemimpin Trenggalek menjadikan isu perlindungan perempuan dan anak sebagai prioritas.
Ia juga berharap sosok pemimpin mendatang mampu menghadirkan kebijakan yang menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat, terutama dalam melawan kekerasan seksual.
“Kabupaten Trenggalek membutuhkan pemimpin yang tidak hanya berwacana, tetapi juga beraksi dalam memerangi kekerasan seksual. Perubahan kebijakan harus menjadi langkah awal untuk menjawab keresahan masyarakat,” tegasnya.
Mamik juga menekankan akan pentingnya tindakan preventif melalui edukasi maupun sosialisasi di tingkat komunitas. Hal ini dapat dimulai dari pembenahan lingkungan pendidikan, terutama yang terkait dengan keagamaan.
Selain itu, ia juga mendorong Pemkab Trenggalek untuk menyediakan akses rehabilitasi psikologis dan sosial bagi korban kekerasan. Langkah ini penting untuk memastikan korban mendapatkan dukungan penuh saat pemulihan.
“Perlindungan perempuan dan anak tidak hanya tentang memberikan rasa aman, tetapi juga menciptakan lingkungan di mana mereka dapat berkembang tanpa rasa takut,” ungkap Mamik.
Dengan meningkatnya tekanan dari berbagai elemen masyarakat, harapan besar kini tertuju pada pemerintah dan calon pemimpin daerah untuk membawa perubahan nyata.
“Akankah isu kekerasan seksual akhirnya menjadi prioritas dalam pembangunan Trenggalek? Hanya waktu yang akan menjawab,”pungkasnya.
