TRENGGALEK, ragamwarta.co – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memanggil Penyedia Jasa dan Konsultan Pengawasan PT. Ridlatama Bangun Usaha asal Mojokerto terkait protes warga terhadap kegiatan peningkatan jalan di jalur penghubung Munjungan – Panggul. Rapat Show SCM Cause Meeting (SCM) ke-3 tersebut merupakan salah satu upaya dalam menangani pengerjaan kegiatan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Joko Widodo Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan Jalan (PUPR) Trenggalek menjelaskan, terkait hal tersebut masih akan di tunggu minggu depan seperti apa pengerjaannya, kalau tidak tercapai dalam pengerjaan maka akan diberikan surat peringatan ke-3. Untuk kelanjutan perkembangan seperti apa nanti akan dipantau terus hingga pengerjaan sesuai dengan harapan.
“Sedangkan dari PT penyedia jasa sendiri saat rapat mengatakan masih sanggup untuk melanjutkan dan akan berusaha. Semoga iktikad baik mereka akan terlaksana,” ungkapnya, Rabu (13/11/2019)
Joko juga menuturkan bahwa Dinas- tidak ingin proses tersebut hanya cukup sampai disini, namun diharapkan akan selesai sesuai keinginan. Akan tetapai jika pelaksanaan pengerjaan tersebut tidak selesai otomatis akan diputus kontrak, dengan membayar apa yang dicapai pihak pelaksana kegiatan.
“Jika rekanan pelaksana hingga batas akhir tidak selesai dan meminta perpanjangan waktu maka akan disetujui ndengan catatan akan ada denda permil perharinya,” terangnya
Ditambahkan Joko, untuk sanksi sendiri kepada rekanan apabila pengerjaan oleh rekanan tidak selesai seratus persen pada tetget capaian maka akan ada backlist terhadap PT tersebut. Setelah putus kontrak maka akan diajukan pembacklistan ke inspektorat dan lainnya. Jika masih belum selesai, maka pengerjaan ini akan diusulkan pada DAU tahun depan
