RagamWarta.com – Masuki pertengahan tahun, eksekutif dan legislatif Pemkab Trenggalek mulai bahas perubahan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD). Pembahasan diawali rancangan perubahan KUA-PPAS.
Rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023 disampaikan langsung oleh Bupati Trenggalek hadapan Anggota DPRD Trenggalek.
Sesuai penjelasan Agus Cahyono selaku Wakil Ketua DPRD Trenggalek bahwa dalam rapat Paripurna kali ini legislatif menerima pemaparan Bupati tentang prostur APBD perubahan tahun 2023.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dimana rancangan perubahan ini mengacu pada penyesuaian asumsi anggaran, asumsi pendapatan maupun kegiatan. Adapun fokusnya mengantisipasi Silpa tahun kemarin yang mencapai Rp 284 miliar.
“APBD Perubahan ini tidak sekedar membahas Silpa bebas, namun lebih pada kegiatan yang belum terakomodir atau kegiatan yang diperkirakan gagal dilaksanakan,” ucap Agus Cahyono saat dikonfirmasi awak media, Jum’at (4/8/2023).
Tidak hanya itu, Paripurna kali ini juga mencermati APBD tahun 2023 dari awal hingga pertengahan tahun. Apa saja kegiatan yang tidak jalan atau yang belum selesai di tahun ini diurai satu per satu.
“Dengan begini semua kegiatan bisa terlihat. Kegiatan apa saja yang telah selesai dan belum selesai hingga adakah kegiatan yang terancam tidak dapat terselesaikan,” tegasnya.
Dimana jika ada kegiatan yang diprediksi tidak dapat terselesaikan bisa dialihkan pada kegiatan yang masuk skala prioritas. Atau kegiatan yang lebih strategis atau di butuhkan masyarakat luas.
“Tadi kami menegaskan pada rapat berikutnya, TAPD harus menyiapkan data kegiatan yang tidak mungkin terealisasi untuk segera dirubah,” tegasnya.
Ironisnya secara garis besar belanja modal insfrastruktur hanya dialokasikan sekitar Rp 88 miliar. Ditambah lagi ada beberapa kesalahan pada belanja gaji yang kurang akurat dan menimbulkan Silpa.
“Jika perencanaannya matang, seharusnya Silpa tidak sampai setinggi tahun kemarin. Apalagi Trenggalek baru-baru ini mendapat sorotan tentang kerusakan disektor insfrastruktur terutama jalan,” pungkas Agus Cahyono.
Sementara itu, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin mengatakan bahwa APBD Perubahan tahun ini akan fokus pada kemiskinan ekstrem dan kemiskinan terbuka.
Sedangkan untuk infrastruktur juga ada usulan dimana pelaksanaan kegiatan seharusnya melibatkan masyarakat setempat. Karena ada beberapa indikasi orang miskin yang bisa dibantu melalui hal itu.
“Meskipun kemiskinan itu bisa saja terjadi karena kurang produktif, faktor usia dan kondisi keterbatasan tertentu yang nanti akan diupayakan dengan cara lain,” ungkapnya.
Menurut Arifin, pengentasan berbagai problematika itu dipersulit ruang fiskal pasca covid-19 yang semakin banyak namun anggaran yang samakin sempit.
“Alhamdulillah ada beberapa upaya, seperti bantuan yang bersumber dari APBN dan sebagian ruas jalan yang sudah alih status dari milik Kabupaten, kini dibawah naungan Provinsi,” pungkas Bupati Trenggalek.
