RagamWarta.com – Satgas MBG Trenggalek jadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara PMII Trenggalek, Korwil Badan Gizi Nasional (BGN), dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Senin (22/6/2026).
Kritik terhadap kinerja satuan tugas tersebut mendorong DPRD Trenggalek meminta pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperketat.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi mengatakan berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa dalam forum menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola MBG di daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ada beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek untuk perbaikan pelaksanaan MBG,” kata Doding.
Salah satu catatan yang mengemuka dalam pembahasan adalah perlunya peningkatan peran Satgas MBG Trenggalek dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Menurut Doding, satgas perlu lebih aktif memantau pelaksanaan program di lapangan agar berbagai persoalan dapat segera terdeteksi dan ditangani.
“Satgas MBG harus lebih aktif lagi menjalankan tugasnya, termasuk memberikan penilaian terhadap dapur-dapur penyedia layanan MBG dan berbagai aspek lainnya,” ujarnya.
Meski program MBG merupakan kewenangan pemerintah pusat, DPRD menegaskan tetap memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaannya di daerah.
Karena itu, lembaga legislatif tersebut siap mengambil peran lebih aktif dalam mengawal program yang menyasar peserta didik tersebut.
“Walaupun program dari pusat, DPRD memiliki hak pengawasan yang melekat. Karena itu kami siap lebih proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Trenggalek,” tegasnya.
Dalam forum kali ini, perwakilan BGN juga menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan.
Salah satunya terkait akses informasi yang masih sulit dijangkau masyarakat karena belum tersedianya kantor layanan yang jelas di daerah.
“Personel BGN di daerah jumlahnya cukup banyak, tetapi belum memiliki kantor yang jelas sehingga masyarakat kesulitan mencari informasi. Mereka berkomitmen untuk membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat,” jelas Doding.
Selain menyoroti kinerja Satgas MBG Trenggalek, PMII juga mengusulkan pembentukan forum pengawas yang melibatkan masyarakat.
DPRD berjanji meneruskan rekomendasi tersebut kepada pihak eksekutif agar dapat ditindaklanjuti bersama Satgas MBG dan pemerintah daerah.
“Nanti rekomendasi itu akan kami sampaikan kepada eksekutif. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti oleh Satgas MBG, Pak Sekda, dan jajaran pemerintah daerah,” pungkasnya.
