RagamWarta.com – Komisi I DPRD Trenggalek Evaluasi Tanggungjawab APBD tahun 2023. Wakil Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Guswanto optimis pertanggungjawaban APBD tahun 2024 lebih baik dibanding tahun sebelumnya.
“Kami melakukan evaluasi kegiatan tahun 2023 dan mempertanyakan pertanggungjawaban anggaran di tahun 2024 yang akan di laksanakan,” ungkap Guswanto, Jum’at (1/3/2024).
Libatkan Inspektorat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Komisi I DPRD Trenggalek ingatkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) mempunyai peran membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah yang jujur, bersih, akuntabel dan transparan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jadi kami melakukan riview, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD,” tutur salah satu polisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Dijelaskan Guswanto, harus ada pelaksanaan evaluasi karena penggunaan anggaran tahun 2023 telah selesai dan harus dipertanggungjawabkan. Serta menanyakan persiapan tahun 2024 sesuai apa yang telah disepakati bersama.
“Jadi untuk APBD tahun 2023 sudah sejauh mana pertanggungjawaban pada penggunaan anggaran itu yang ditanyakan,” ungkapnya.
Dikatakan Guswanto, di tahun 2023 Inspektorat dalam serapan anggaran mencapai 93 persen. Namun sisanya terjadi akibat jabatan yang belum di isi sehingga gaji dan tunjangan tidak bisa diserap.
Sedangkan proyeksi tahun 2024 belum bisa di lihat, karena anggaran belum ada pencarian sesuai draf. Namun semua optimis tahun ini melangkah lebih maju dalam pertanggungjawaban pengguna anggaran.
“Fokus kami pada APBD di tahun 2024, meminta agar fungsi Inspektorat untuk melibatkan Komisi I harus terwujud,” terangnya.
Dalam hal ini, Guswanto mengaku senang karena sekdin yang baru punya kemampuan dalam bidang pengawasan. Tentu hal ini bisa jadi point plus yang bisa dijadikan panutan untuk mewujudkan membaiknya pertanggungjawaban APBD 2024.
“Sekdin yang baru ternyata punya kemampuan dipengawasan, jadi ada pendekatan di kelompok organisasi dan desa yang telah memiliki badan hukum,” pungkasnya.
