RagamWarta.com – Komisi IV DPRD Trenggalek jadi sasaran keluhan guru dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) maraton yang digelar selama satu hari penuh.
Tiga agenda RDP sekaligus digelar dengan latar belakang tenaga pendidik yang berbeda, namun membawa persoalan yang sama, yakni menyangkut nasib dan keberlanjutan profesi guru di Trenggalek.
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin mengatakan bahwa RDP sendiri merupakan bentuk keterbukaan DPRD dalam menampung aspirasi tenaga pendidik, khususnya yang selama ini merasa belum mendapatkan kepastian kebijakan.
“Komisi IV memang membidangi pendidikan, sehingga persoalan-persoalan guru ini menjadi ranah kami untuk mendengarkan dan menyuarakan ke tingkat yang lebih tinggi,” ujar Sukarodin, Kamis (8/1/2025).
Agenda pertama RDP diikuti oleh Pengurus Daerah Himpaudi Kabupaten Trenggalek. Dalam forum tersebut, perwakilan guru PAUD menyampaikan aspirasi terkait status kelembagaan pendidikan formal dan nonformal.
Dalam kesempatan ini, perwakilan guru PAUD menjelaskan bahwa status pendidikan formal dan nonformal berdampak pada kesejahteraan serta akses terhadap program sertifikasi guru.
Agenda kedua dilanjutkan dengan forum Relawan Guru Non Dapodik. Kelompok ini menyampaikan keluhan terkait status pengabdian mereka yang lama namun belum tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Perwakilan guru non Dapodik ini merupakan tanaga pengajar yang mulai mendidik antara tahun 2019-2020. Pada saat itu, ada kebijakan dari pusat yang menutup akses Dapodik sebagai persiapan penghapus honorer.
Sementara agenda ketiga diisi oleh Asosiasi PPG Prajabatan. Dalam pertemuan ini, para peserta PPG menyampaikan harapan agar ada kepastian rekrutmen ASN serta skema prioritas bagi lulusan PPG, khususnya bagi putra daerah Trenggalek.
Sukarodin menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan dalam RDP tersebut akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan DPRD Trenggalek.
“Semua masukan sudah kami catat. Prinsipnya, DPRD akan menyuarakan ke pemerintah pusat karena banyak persoalan ini berkaitan langsung dengan kebijakan nasional,” katanya.
Ia menambahkan bahwa maraton RDP tersebut menunjukkan besarnya persoalan pendidikan yang masih membutuhkan perhatian serius lintas sektor.
“Komisi IV DPRD Trenggalek, berkomitmen menjadi jembatan aspirasi antara tenaga pendidik dan pemerintah, agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan daerah,” pungkasnya.
