RagamWarta.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek undang Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH).
Agenda utama rapat ini adalah membahas progres pelaksanaan kegiatan Dinas PKPLH dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan rencana kegiatan untuk APBD Tahun Anggaran 2025.
Ketua Komisi III DPRD Trenggalek Wahyudi Anto menyatakan bahwa pihaknya ingin memastikan program-program Dinas PKPLH benar-benar berpihak pada masyarakat, sesuai dengan visi Bupati Trenggalek.
“Kami ingin mendapatkan gambaran terkait progres kegiatan APBD 2024 serta rencana pelaksanaan program yang akan dicantumkan dalam APBD tahun 2025,” ujar Wahyudi, Jumat (15/11/2024).
Yudi, sapaan akrab Ketua Komisi III DPRD Trenggalek menyoroti ketimpangan pembangunan di Trenggalek antara wilayah perkotaan dengan pegunungan.
Menurutnya, selama ini kegiatan pembangunan yang bersumber dari PKPLH lebih banyak terpusat di perkotaan. Sementara wilayah pegunungan seperti Panggul, Dongko, Watulimo, dan Pule kurang mendapatkan perhatian.
“Persoalan ini sebenarnya klasik. Harus ada pemerataan pembangunan, terutama untuk wilayah pegunungan. Karena jumlah penduduknya jauh lebih besar dibandingkan wilayah perkotaan,” tegas salah satu politisi PDIP itu.
Ia juga menambahkan bahwa sebagian besar pemilih di Kabupaten Trenggalek berada di wilayah pegunungan, sehingga pemerataan pembangunan menjadi hal yang sangat penting.
“Kita iri, karena jiwa pemilih di Trenggalek itu ada di wilayah pinggiran atau pegunungan. Bahkan jumlah penduduk disana lebih banyak di banding wilayah perkotaan,” ungkap Yudi.
Dalam rapat kali ini, Komisi III DPRD Trenggalek memutuskan untuk menunda pembahasan lebih lanjut. Menurut Yudi, Komisi III ingin klarifikasi dengan dua organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya, yaitu Bappeda Litbang dan Bakeuda.
“Rapat ini akan kami kaji ulang bersama Bappeda Litbang dan Bakeuda. Diharapkan dengan melibatkan dua OPD tersebut, solusi terkait pemerataan pembangunan dapat ditemukan,” pungkas Wahyudi Anto.
