Pendapatan Daerah disektor Pertambangan Bocor, Komisi II DPRD Trenggalek Klarifikasi Bakeuda

Rabu, 30 Agustus 2023 - 15:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat kerja antara Komisi II DPRD Trenggalek dengan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda).

Rapat kerja antara Komisi II DPRD Trenggalek dengan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda).

RagamWarta.com – Bahas R-APBD Perubahan, Ketua Komisi II DPRD Trenggalek Mugianto temukan kebocoran pendapatan daerah. Hal ini terungkap saat menggelar rapat kerja dengan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda).

Menurut Mugianto, ada kebocoran pendapatan di sektor pajak retribusi dalam pelaksanaan pertambangan galian C atau galian mineral dan non logam yang ada di 19 lokasi pertambangan.

Dijelaskan Mugianto, klarifikasi target pendapatan di tahun 2023 ini dirasa penting karena balal jadi bekal menuju APBD perubahan. Bahkan tak jarang ditemukan target pendapatan yang masih begitu jauh dari harapan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Karena potensi peningkatan pendapatan sebenarnya masih memungkinkan, namun ASN kita masih sangat kurang dalam hal etos kerja terutama dalam penertiban pungutan pajak dan retribusi,” ucap Mugianto, Rabu (30/8/2023).

Dijelaskan Mugianto, dalam waktu proses di tahun anggaran 2023 menuju perubahan ini tinggal tersisa 4 bulan lagi. Namun dari target pendapatan yang telah direncanakan masih jauh yakni masih di angka 42 % saja.

Jika dalam realisasi dan pelaksanaan sangat kecil, kemungkinan target pendapatan akan tercapai. Komisi II DPRD Trenggalek sangat menyayangkan hal itu karena petugas pungut dan dinas pengampu kurang maksimal.

“Para ASN kita masih saja kurang dalam etos kerja, padahal hak mereka telah di berikan,” tegas salah satu politisi yang berangkat dari Partai Demokrat ini.

Pihaknya juga menuturkan bahwa hal itu terjadi pada temuan pajak retribusi pada tambang mineral dan non logam, itupun antara pendapatan yang dilaporkan di APBD dinilai tidak masuk akal.

Sesuai data yang diutarakan Mugianto, sedikitnya ada 19 objek tambang galian mineral dan logal yang tengah di eksploitasi saat ini. Namun retribusi galian C sangat minim yang masuk ke daerah.

“Pendapatan harus di kejar dan diseriusi, terutama ASN jangan hanya duduk di meja saja,” tegasnya.

Diimbuhkan Mugianto, dari sisi pendapatan secara umum ada target Rp 297 miliar di tahun 2023, akan tetapi setelah ada klarifikasi hingga bulan agustus ini masih minim yakni pendapatan yang masuk masih di angka Rp 1,4 miliar.

Jika dibandingkan antara pendapatan dan kerusakan jalan akibat galian C sangat timpang.

“Coba mari kita hitung bersama, pendapatan yang masuk sekitar Rp 1,4 miliar setahun, namun ada sebanyak 19 objek tambang yang beroperasi,” pungkasnya.

Berita Terkait

Kinerja Satgas MBG Trenggalek Dikuliti PMII, DPRD Minta Pengawasan Diperketat
DPRD Janji Bakal Kawal 3 Tuntutan Mitra MBG Trenggalek
DPRD Trenggalek Finalisasi Perda Madin, Lebih Banyak Lembaga Bakal Terfasilitasi
DPRD Trenggalek Terima Nota Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Target Rampung Dua Pekan
Bahas Raperda Telekomunikasi Trenggalek, DPRD Bidik Sumber PAD Baru
Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Siap Bahas, Jadi Dasar Perubahan Anggaran 2026
Perda Pilkades Trenggalek Ditarget Selesai Agustus, Tahapan Pemilihan Siap Dimulai
Perda Madrasah Diniyah Nonformal Trenggalek Disiapkan, Madin di Masjid hingga Rumah Bakal Terfasilitasi

Berita Terkait

Senin, 22 Juni 2026 - 20:05 WIB

Kinerja Satgas MBG Trenggalek Dikuliti PMII, DPRD Minta Pengawasan Diperketat

Senin, 22 Juni 2026 - 18:07 WIB

DPRD Janji Bakal Kawal 3 Tuntutan Mitra MBG Trenggalek

Kamis, 18 Juni 2026 - 15:02 WIB

DPRD Trenggalek Finalisasi Perda Madin, Lebih Banyak Lembaga Bakal Terfasilitasi

Rabu, 17 Juni 2026 - 20:18 WIB

DPRD Trenggalek Terima Nota Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Target Rampung Dua Pekan

Selasa, 16 Juni 2026 - 17:09 WIB

Bahas Raperda Telekomunikasi Trenggalek, DPRD Bidik Sumber PAD Baru

Berita Terbaru