RAGAM WARTA – Bak Maraton, itulah serangkaian Agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kabupaten Trenggalek) yang dilakukan di awal bulan Maret tahun 2023 ini.
Seperti agenda Dewan kali ini, rapat internal bersama Fraksi – fraksi, terkait pokok – pokok pikiran DPRD untuk persiapan rangkaian pembahasan APBD tahun 2024, Senin (6/3/23)
Agus Cahyono, Selaku Pimpinan rapat yang juga sebagai Wakil DPRD Trenggalek ini menyampaikan, Pokok – pokok pikiran (Pokir) DPRD ini baru masuk rancangan awal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tadi sudah masuk dari fraksi – fraksi yang sudah direkap oleh sekretariat. Dari 6 fraksi masuk usulan pokok – pokok pikiran DPRD Sejumlah 1583 usulan kegiatan,” terangnya.
Itu sebetulnya, lanjut Agus, rangkuman dari rangkaian Anggota Dewan turun ke masyarakat (turba) untuk menerima aspirasi kemudian di sampaikan ke sekretariat dan saat ini sudah masuk di Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
“Ini merupakan salah satu perjuangan dari anggota DPRD untuk bisa di akomodir di APBD tahun 2024,” imbuhnya.
Ditambahkannya, terkait Silpa Kabupaten Trenggalek yang saat ini masih signifikan, Agus meminta pemerintah Daerah mencari sumber dari permasalahan tersebut.
Diterangkannya, silpa yang masih tinggi perlu dicari akar masalahnya dimana saja. Mengingat dari sisi perencanaannya atau pengawalan proses pelaksanaan APBD sebenarnya itu perlu lebih detail.
Seperti, sambung Agus, ketika proses lelang ada pemenang tender tidak bertanggung jawab, yang menyebabkan silpa menjadi tinggi. menurut Agus, harus ada regulasi yang kuat dari Pemerintah Daerah.
“Jadi sebetulnya bisa diprediksi ketika pemenang lelang ada indikasi dia tidak akan mampu untuk merealisasi saya pikir tidak harus dimenangkan,” paparnya.
Ditambahkan Politisi dari Partai PKS ini, sebenarnya pemenang proses tender lelang seharusnya tidak yang terendah. Artinya bisa mengambil penawaran yang rasional.
“Biasanya pemenang tender berdasarkan penawaran yang paling rendah. Namun jika sampai pekerjaan itu tidak selesai siap yang dirugikan, kan juga masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Agus juga menyinggung banyaknya infrastruktur jalan yang rusak. Namun nyatanya silpa tahun 2022 malah naik dari tahun sebelumnya.
“Ini akan menjadi perhatian dalam proses perencanaan ke depannya. Bagaimana caranya agar tidak ada lagi celah untuk terjadi hal semacam ini,” pungkasnya. (ADV)
