Usulan Publik Dikabulkan, Perda Ekosistem Karst Masuk Propempeda DPRD Trenggalek 2026

Rabu, 26 November 2025 - 19:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi bicara tentang dimasukannya Perda Kawasan Ekosistem Esensial Karst dalam Propempeda DPRD Trenggalek tahun 2026.

Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi bicara tentang dimasukannya Perda Kawasan Ekosistem Esensial Karst dalam Propempeda DPRD Trenggalek tahun 2026.

RagamWarta.com – Rancangan Peraturan Daerah tentang perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial Karst (KEEK) bisa masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Propempeda DPRD Trenggalek 2026.

Keputusan itu merupakan buah dari proses hiring atau rapat dengar pendapat dan advokasi berkelanjutan yang dilakukan Aliansi Rakyat Trenggalek di gedung DPRD Trenggalek, Senin (10/11/2025) kemarin.

Dijelaskan Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi bahwa raperda terkait kawasan ekosistem esensial karst telah ditetapkan masuk dalam Propempeda DPRD Trenggalek tahun 2026.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Politisi asal PDIP itu juga menyebut bahwa keputusan ini tidak lahir secara instan, melainkan melalui serangkaian pertemuan dan dorongan aktif dari Aliansi Rakyat Trenggalek.

“Alhamdulillah, hasil hiring kita dengan rekan-rekan Aliansi Rakyat Trenggalek sudah membuahkan hasil. Raperda tentang kawasan esensial karst kita masukkan dalam Propempeda 2026,” ujar Doding, Rabu (26/11/2025).

Doding mengakui bahwa dorongan dari publik membuat DPRD semakin yakin pentingnya regulasi perlindungan kawasan karst. Menurutnya, regulasi tersebut nantinya harus disusun secara komprehensif.

“Karena Ini merupakan aspirasi masyarakat Trenggalek. Mari kita kawal bersama-sama supaya perda ini benar-benar bagus dan bermanfaat untuk masyarakat,” katanya.

Ia juga menyebut bahwa proses pembahasan Ranperda Ekosistem Esensial Karst membutuhkan kajian lintas sektor agar payung hukum yang dihasilkan tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memberi kepastian bagi masyarakat di sekitar kawasan tersebut.

Dalam kesempatan ini, Doding juga mengakui bahwa beberapa raperda yang seharusnya ditetapkan dalam Propempeda DPRD Trenggalek 2025 masih tertunda menunggu fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Doding menyebut sejumlah usulan yang masih menunggu persetujuan, seperti Raperda BMD, perlindungan pesantren, UMKM, hingga infrastruktur pasif.

“Kita harusnya menetapkan lima raperda hari ini, tapi karena belum turun dari provinsi, ya belum bisa. Mudah-mudahan dalam satu atau dua minggu ke depan sudah keluar,” pungkasnya.

 

Berita Terkait

Harga LKS Kemahalan, Wali Murid MIN 1 Trenggalek Wadul Dewan
Pajak UMKM Trenggalek Direlaksasi, Omzet Rp6 Juta Berpeluang Bebas Pajak
Imbas Kisruh Jadwal di Stadion, DPRD Trenggalek Dorong Lapangan Alternatif Sepak Bola
Kinerja Satgas MBG Trenggalek Dikuliti PMII, DPRD Minta Pengawasan Diperketat
DPRD Janji Bakal Kawal 3 Tuntutan Mitra MBG Trenggalek
DPRD Trenggalek Finalisasi Perda Madin, Lebih Banyak Lembaga Bakal Terfasilitasi
DPRD Trenggalek Terima Nota Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Target Rampung Dua Pekan
Bahas Raperda Telekomunikasi Trenggalek, DPRD Bidik Sumber PAD Baru

Berita Terkait

Rabu, 15 Juli 2026 - 19:07 WIB

Harga LKS Kemahalan, Wali Murid MIN 1 Trenggalek Wadul Dewan

Kamis, 25 Juni 2026 - 23:03 WIB

Imbas Kisruh Jadwal di Stadion, DPRD Trenggalek Dorong Lapangan Alternatif Sepak Bola

Senin, 22 Juni 2026 - 20:05 WIB

Kinerja Satgas MBG Trenggalek Dikuliti PMII, DPRD Minta Pengawasan Diperketat

Senin, 22 Juni 2026 - 18:07 WIB

DPRD Janji Bakal Kawal 3 Tuntutan Mitra MBG Trenggalek

Kamis, 18 Juni 2026 - 15:02 WIB

DPRD Trenggalek Finalisasi Perda Madin, Lebih Banyak Lembaga Bakal Terfasilitasi

Berita Terbaru

Plt Kepala MIN 1 Trenggalek, Sanusi usai ikuti hearing di kantor DPRD Trenggalek, Rabu (15/7/2026).

Berita

MIN 1 Trenggalek Ngaku Pengadaan LKS Keputusan Komite

Rabu, 15 Jul 2026 - 19:07 WIB

Suasana hearing antara antara wali murid MIN 1 Trenggalek dengan pihak sekolah di gedung DPRD Trenggalek.

Parlemen

Harga LKS Kemahalan, Wali Murid MIN 1 Trenggalek Wadul Dewan

Rabu, 15 Jul 2026 - 19:07 WIB