Ragam Warta, Razia satpol PP dan damkar (satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran) bersama KPP (kantor pengawasan dan pelayanan) bea cukai tipe madya Pabean C Blitar membuahkan hasil. Untuk kemudian dilakukan pemusnahan bersama Pemkab (pemerintah kabupaten) Trenggalek di halaman Pendapa Manggala Praja Nugraha. (Jum’at 23/12/22)
“Dalam razia yang bersinergi ini kami menemukan beberapa produk ilegal. Diantaranya adalah 256.720 batang rokok, tembakau iris seberat 1018 gram dan minuman beralkohol sejumlah 95,2 liter. Kesemuanya itu tidak dilengkapi cukai yang sah,” terang Triadi Admono kepala Satpol PP dan Damkar.
Dalam penemuannya diketahui modus operasi yang dilakukan sudah beragam. Semisal tidak menggunakan pita cukai, menggunakan pita cukai bekas hingga menggunakan pita cukai palsu. Dari kasus ini ditaksir kerugian negara mencapai 180 juta rupiah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami mengharap pelaku segera ditemukan. Untuk seterusnya ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku. Dari data yang masuk diketahui bahwa Trenggalek hanya dijadikan kawasan persebaran,” ungkap Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin.
Masih menurutnya, ini hanya sebagian rantai pendistribusian. Namun dampaknya sangat luar biasa. Jumlah diatas hanya kalkulasi yang terhitung dari pemerintah. Dan itu berkesinambungan dengan pembangunan yang bisa dikerjakan seterusnya.
“Itu hanya sebagian kecil kerugian yang ditanggung pemerintah. Kerugian terbesarnya adalah dampak ke masyarakat. Karena pajak perusahaan bisa dipergunakan kembali untuk masyarakat. Dari pembangunan hingga pembukaan lowongan pekerjaan,” tambah Bupati.
Pihaknya telah mempermudah prosedur perizinan bagi pelaku usaha. Dengan maksud kasus seperti ini tidak terulang kembali. Kasus semacam ini juga sudah menjadi permasalahan yang mencuat di berbagai daerah. Hingga kasus ini menduduki isu dalam pembangunan nasional.
“Mengutip dari menteri keuangan Sri Mulyani, konsumsi terbesar masyarakat Indonesia adalah rokok. Lebih khususnya menyasar pada masyarakat miskin. Rokok ilegal memang cenderung murah, tapi tidak sebanding dengan dampak pembangunan yang tersendat,” pungkasnya.
(redaksi/Ja’far Shadiq)
