RagamWarta.com – Dianggap tidak bisa memanfaatkan anggaran hingga sumbang Silpa, Komisi IV DPRD Trenggalek soroti kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Hal ini terungkap usai Komisi IV DPRD Trenggalek membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (APBD) tahun 2022.
Sesuai penjelasan Sukarodin, BPBD tidak bisa menyerap anggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana sebesar Rp 4 miliar. Alhasil anggaran sebesar itu kembali ke pemerintah pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hasil rapat kami, ada OPD dimana memiliki anggaran besar namun tidak bisa melakukan eksekusi,” kata Sukarodin selaku Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek usai pimpin rapat, Kamis (6/7/2023).
Salah satu politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa ini menyanyangkan keadaan ini. Terlebih anggaran itu merupakan dana rekonstruksi pasca bencana.
“Setelah ditelisik ternyata masalah itu disebabkan adanya anggaran sisa tender pada enam kegiatan. Dan tidak tanggung-tanggung, totalnya mencapai Rp 4 miliar,” ungkapnya.
Lebih parahnya lagi, enam titik kegiatan tersebut prioritasnya pada jembatan dan jalan. Terlebih pada waktu itu Pemerintah Kabupaten Trenggalek tengah membutuhkannya.
“Padahal ada pada prioritas jembatan dan jalan, namun kenapa OPD tidak dalam melaksanakan. Padahal itu sebuah kebutuhan,” ucap Sukarodin.
Untuk kedepannya, Sukarodin meminta jangan sisakan anggaran terlalu banyak. Kalau bisa serap anggaran mendekati 100 persen. Pasalnya jika anggaran itu kembali ke pusat belum tentu bisa kembali lagi ke daerah.
“Padahal dalam pelaksanaannya BPBD yang terserap hanya 80 persen. Sedangkan catatan OPD lain tidak ada sesuatu yang berarti, bisa di katakan dalam tingkat wajar dimana masih di atas 90 persen,” bandingnya.
Agar hal seperti ini tidak terulang kembali, pihaknya akan melakukan pengawasan pada bidang perencanaan. Karena munculnya Silpa sering kali disebabkan oleh perencanaan yang belum optimal.
“Permasalahan pada BPBD akan digali lagi, apakah dalam perencanaan anggaran terlalu besar untuk pagu atau bagaimana nanti akan dikaji kembali,” pungkasnya.
