Banyak Guru Agama Belum Bersertifikat PPG, Komisi IV DPRD Trenggalek Sisir Anggaran Dinas Pendidikan

Rabu, 30 Agustus 2023 - 18:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Situasi rapat kerja antara Komisi IV DPRD Trenggalek bersama OPD mitra

Situasi rapat kerja antara Komisi IV DPRD Trenggalek bersama OPD mitra

RagamWarta.com – Bahas R-APBD Perubahan 2023, Komisi IV DPRD Trenggalek soroti banyaknya guru agama yang belum mendapatkan Sertifikat PPG. Padahal ini menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberangkatkan tenaga pengajar untuk mengikuti pendidikan sertifikasi.

Dijelaskan Sukarodin selaku ketua Komisi IV DPRD bahwa guru agama yang belum mendapatkan sertifikat ppg ada sejumlah 303. Namun karena keterbatasan anggaran di APBD Perubahan, hanya bisa berangkatkan 36 orang saja.

“Guru agama harus bersertifikat PPG seharusnya. Dalam prakteknya nanti mereka akan mengenyam pendidikan selama kurung lebih 6 bulan,” kata Sukarodin, usai rapat dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Dijelaskan Sukarodin, jika setiap orang guru membutuhkan biaya 5 juta, dan alokasi anggaran yang ada pada APBD Perubahan 2023 ini hanya sekitar 183 juta. Maka yang akan berangkat mengikuti sertifikasi hanya 36 orang.

“Tadi dinas Pendidikan saya suruh sisir kegiatan yang tidak begitu mendesak, seperti pemeliharaan GOR dan lainnya. Dan terkumpulah anggaran sebesar 183 juta, yang artinya hanya cukup untuk 36 orang saja,” jelasnya.

Sementara untuk 267 orang guru agama yang belum bisa diberangkatkan tahun ini akan diupayakan untuk ikut gelombang selanjutnya. Yang artinya menggunakan APBD 2024.

Selain dipusingkan dengan perkara guru agama belum bersertifikat PPG, Sukarodin juga ditambah kaget dengan minimnya honor Tim Reaksi Cepat (TRC) yang berada dibawah naungan BPBD Trenggalek.

“Ternyata honor TRC itu hanya 94 ribu. Bahkan jika dalam satu bulan itu ada bencana 4 kali, dapatnya hanya itu, 94 ribu tidak berlaku kelipatan. Dan jika tidak ada bencana mereka tidak menerima honor,” ungkapnya.

Oleh karena itu, dalam Rancangan APBD Perubahan tahun anggaran 2023 ini pihak meminta ada penambahan honor. Pasalnya mengingat kontribusi TRC sangat berpengaruh dalam upaya mitigasi bencana di Trenggalek.

“Maka untuk itu, di APBD Perubahan ini kita minta untuk dinaikkan menjadi 200 ribu setiap bulan apabila ada bencana,” pungkas salah satu politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Berita Terkait

PAW DPRD Trenggalek, Komarudin Resmi Dilantik Gantikan Nur Efendi
Panjangnya Antrean Apotek RSUD dr. Soedomo Trenggalek Jadi Sorotan Komisi IV
Jalan Ngares Sengon Rusak, DPRD Trenggalek Kawal Janji PUPR
Dokter Spesialis Jantung Trenggalek Tangani 200 Pasien, DPRD Dorong Penambahan SDM
GMNI Trenggalek Soroti Pendidikan Saat Audiensi dengan DPRD Trenggalek
DPRD Minta Silpa APBD 2025 Trenggalek Ditarget Maksimal 5 Persen
Pilkades Trenggalek 2027, Komisi I Dorong Segera Terbitkan Perbup
LKPJ Trenggalek 2025 Mulai Dibahas Pansus, Tekankan Outcome dan Ingatkan Pejabat Baru

Berita Terkait

Selasa, 26 Mei 2026 - 19:01 WIB

PAW DPRD Trenggalek, Komarudin Resmi Dilantik Gantikan Nur Efendi

Senin, 25 Mei 2026 - 19:01 WIB

Panjangnya Antrean Apotek RSUD dr. Soedomo Trenggalek Jadi Sorotan Komisi IV

Jumat, 22 Mei 2026 - 19:01 WIB

Jalan Ngares Sengon Rusak, DPRD Trenggalek Kawal Janji PUPR

Kamis, 21 Mei 2026 - 19:04 WIB

Dokter Spesialis Jantung Trenggalek Tangani 200 Pasien, DPRD Dorong Penambahan SDM

Senin, 18 Mei 2026 - 18:22 WIB

GMNI Trenggalek Soroti Pendidikan Saat Audiensi dengan DPRD Trenggalek

Berita Terbaru

Suasana hearing dari Forum Masyarakat Trenggalek Bergerak dengan DPRD Trenggalek, Kamis (22/5/2026).

Parlemen

Jalan Ngares Sengon Rusak, DPRD Trenggalek Kawal Janji PUPR

Jumat, 22 Mei 2026 - 19:01 WIB