RagamWarta.com – Ada desas-desus jika Bina Konstruksi dijadikan satu dengan Dinas PUPR. Hal tersebut mencuat karena keterlambatan dan carut marut pelaksanaan kegiatan infrastruktur.
Menanggapi hal tersebut, Komisi III DPRD Trenggalek akan mendalami peraturan tentang bina konstruksi. Sejauh mana regulasi yang ada pada bina konstruksi. Dan apakah bisa jika digabungkan.
“Saya setuju bina konstruksi hanya ada di satu Dinas saja yakni PUPR, namun kita lihat dahulu aturannya bisa atau tidak jika itu dilakukan,” kata Pranoto, selaku Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Kamis (4/5/2023).
Pranoto menyampaikan bahwa akan melihat sejauh mana regulasi tentang bina konstruksi. Pihaknya juga setuju jika itu bisa dilakukan, jadi pelaksanaan kegiatan memang sesuai bidang masing-masing.
Terkait carut marut dan keterlambatan pelaksanaan infrastruktur, Pranoto menyampaikan masih dalam proses klarifikasi untuk dilihat dimana sebenarnya yang menjadi masalah.
“Kami akan segera melakukan klarifikasi terhadap mereka, disektor mana yang jadi penghambat. Sehingga banyak kegiatan molor,” ungkapnya.
Tentang carut marut pelaksanaan infrastruktur, Komisi III DPRD Trenggalek menjelaskan bahwa masih dalam proses pendalaman masalah. Jika fokus dalam satu Dinas, kegiatan fisik akan akan nampak dimana ujung pangkalnya.
“Bina konstruksi akan di kaji dahulu, memang jika pekerjaan diserahkan kepada ahlinya maka akan sesuai dengan bidangnya,” ungkap Pranoto.
Diimbuhkan Pranoto, jadi misal Dinas Kesehatan atau Pendidikan hingga Pariwisata hanya fokus sesuai bidang dan tupoksi saja.
“Maka dari itu terkait boleh tidaknya penempatan bina konstruksi di satu Dinas saja masih akan di pelajari,” pungkasnya.
